Jokowi dan Prabowo Pelukan, SBY Walk Out

Suara.com - Genderang kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres 2019) baru saja dimulai. Hal ini ditandai dengan deklarasi kampanye damai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kawasan Monas pada Minggu (23/9/2018) pagi. Dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hadir dalam kegiatan tersebut berikut para petinggi parpol pengusungnya.

Sejumlah aksi dadakan muncul dari para pendukung maupun pasangan capres dan cawapres saat deklarasi kampanye damai digelar. Salah satunya adalah, momen di mana Capres nomor urut 1 Joko Widodo (Jokowi) bergandengan dan berpelukan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Hal itu terjadi setelah keduanya baru saja menandatangani pakta deklarasi kampanye damai bersama KPU. Sementara Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno dan Cawapres nomor urut 1 Ma'ruf Amin mengikuti dari belakang. Tak mau kalah, kedua cawapres itu tampak berjalan berangkulan mengikuti dari belakang Jokowi dan Prabowo.

Pemandangan tersebut sontak membuat para pendukung kedua calon tampak bahagia dan langsung bertepuk tangan.

SBY Walk Out

Hal berbeda justru terlihat saat arak-arakan rombongan pasangan capres dan cawapres dimulai. Dua ketua parpol pendukung Prabowo-Sandiaga memilih 'walk out' atau pergi sebelum acara selesai. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.

SBY dan Zulhas memilih walk out dari acara deklarasi kampanye damai lantaran kecewa melihat tim relawan Jokowi-Ma'ruf yang dinilainya telah mencuri start kampanye. Dalam deklarasi kampanye damai yang digelar KPU itu, kubu Jokowi-Ma'ruf tampak ramai lengkap dengan seragam dan atribut kampanye.

Sementara tim Prabowo-Sandiaga tak terlihat mengenakan apapun. Jumlahnya juga terbilang sedikit, mereka hanya mengenakan kaos hitam bertuliskan '2019 Prbowo Sandiaga Presiden'.

"Pak Hinca, Pak Hinca ini panitia bukan?," tanya SBY kepada Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan ketika melihat para relawan Jokowi-Maruf dengan atribut kampanye lengkap di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018).

"Demokrat tertib sesuai aturan, tapi yang lain sudah kampanye," lanjut SBY.

Usai memprotes hal itu, SBY langsung berhenti tak mengikuti rombongan arak-arakan pasangan capres dan cawapres. Ia memilih untuk pergi meninggalkan lokasi deklarasi berlangsung.

Sementara itu, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan sang ketua umum Demokrat itu memang kecewa lantaran menilai kubu Jokowi-Ma'ruf telah mencuri start memulai kampanye lebih awal. Padahal, deklarasi belum dimulai namun para relawan Jokowi-Maruf sudah memakai atribut.

"Kami merasa tidak nyaman dengan kampanye deklarasi ini karena ketika kami melintasi karnaval kami merasa diperlakukan tidak adil," kata Ferdinand.

Menurut Ferdinand, tim Prabowo-Sandiaga telah mematuhi semua aturan dari KPU dengan tidak membawa atribut kampanye sebelum deklarasi digelar. Timnya akan melaporkan pelanggaran itu ke KPU.

"Ketika rombongan pak SBY melintas kami diteriaki dari sebelah kanan. Di situ kami lihat ada bendera Projo bahkan posko Projo kami melihat di sini ketidakadilan kampanye damai. Kami merasa terjebak di dalam euforia pendukung pak Jokowi," ungkap Ferdinand.

Tanggapan KPU

Sementara itu, Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan, masa kampanye bagi kedua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah dimulai pada sejak Minggu (23/9/2018) hari ini. Sehingga, aksi para relawan membawa atribut saat arakan karnaval kampanye damai di Monumen Nasional (Monas) Jakarta diperbolehkan.

Khusus untuk acara kampanye damai, Arief mengaku telah memberikan atribut secara adil kepada kedua tim pasangan capres-cawapres. Namun, ia mengaku kewalahan mengatur masa relawan yang sudah menanti di luar Monas.

"Ini sudah masa kampanye, artinya orang boleh saja kampanye sepanjang regulasi dipatuhi. Khusus acara ini semua terkontrol jumlah kaos dan atribut diberikan semua diperlakukan adil," kata Arief saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat.

Meski demikian, Arief mengakui pihaknya kewalahan mengatur para masa relawan pendukung yang berada di luar Monas. Arief mengakui tidak bisa membatasi banyaknya masyarakat yang hadir.

"Sebetulnya sudah kita atur itu semua di dalam jalur karnaval, karena kalau di luar itu kita tidak bisa nuntut. Tapi semua yang di jalur car free day sudah diatur, paslon juga sudah dirapat dalam kontrol kita," ungkap Arief.