Suara.com - Presiden Joko Widodo mengakui, hingga bulan September 2018, masih ada 80 juta dari 126 juta permohonan sertifikasi tanah warga yang belum rampung.
“Masih 80 juta yang belum bersertifikat,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam rangka pemberian sertipikat di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Jum’at (28/9).
Jokowi menyatakan, banyak konflik sengketa lahan terjadi karena urusan sertifikat. Baik konflik masyarakat dengan pemerintah, warga vs swasta, maupun antarwarga. Bagi Jokowi, semua itu disebabkan tanah belum tersertifikasi.
“Sewaktu kunjungan ke daerah-daerah di Pulau Jawa maupun luar pulau, banyak sekali mendapat laporan sengketa tanah. Itu karena apa? Karena warga belum memegang sertifikat,” tuturnya.
Karenanya, Jokowi meminta Badan Pertanahan Nasional untuk bekerja keras mencapai target program sertifikasi lahan.
Bahkan, Jokowi menegaskan agar pejabatnya tidak bermain-main dalam bekerja, terlebih untuk mengurus sertifikasi tanah rakyat.
“Saya minta lima juta sertifikat tahun lalu, nyatanya bisa. Tahun ini target saya tujuh juta sertifikat diterbitkan se- Indonesia. Tahun depan sembilan juta, caranya bagaimana? Saya tak mau tahu, urusan menteri, kerja sabtu minggu malam, silakan. Saya bagian mengawasi, kalau tidak selesai, hati-hati bekerja dengan saya. awas, Saya hanya ngomong awas ya,’’ kata Jokowi di hadapan ribuan warga Yogyakarta.
Kontributor : Abdus Somad
TERPOPULER
