Gempa Palu, PD Desak Pemerintah Buat Regulasi Khusus Bencana

Suara.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas berpendapat ada dua langkah yang harus diambil pemerintah menyusul tragedi gempa Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9/2018).

Demokrat mendesak pemerintah dan stakeholder terkait segera membangun regulasi mitigasi penanganan bencana nasional. Hal ini penting dilakukan mengingat Indonesia adalah negara yang rentan terkena bencana alam.

"Saya mendesak seluruh pihak terkait segera membangun regulasi dan implementasi serius, agar meminimalisir korban bencana alam. Letak geografis Indonesia ini termasuk rawan bencana," kata Ibas dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/9/2018).

Kedua, Ibas mengatakan, partainya meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bergerak cepat memperbaiki infrastruktur untuk mengakses lokasi bencana. Terutama sarana penunjang transportasi laut dan udara.

"Saya meminta Kementerian Perhubungan bertindak sigap dalam darurat bencana ini dengan membuka jalur penyaluran bantuan dan jangan sampai ada warga yang terisolasi tak tersentuh bantuan," ujar dia.

Partai Demokrat juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika, bertindak cepat memperbaiki infrastruktur komunikasi warga, sehingga jalinan komunikasi bisa berjalan dengan baik.

"Dengan tidak terputusnya jaringan komunikasi, masyarakat Palu dan Donggala lebih cepat terbantu," tutur Ibas.

Upaya jangka pendek lainnya yakni meminta Kementerian Sosial bergegas dalam pendistribusian bantuan sosial, dan penanganan trauma korban paska bencana. Partai Demokrat pun berharap kepada seluruh pihak terkait memberikan perhatian serius untuk warga Palu dan Donggala. Yang tak kalah penting, Ibas meminta masyarakat yang menjadi korban tetap tabah dan bersabar.

"Kami sekeluarga turut prihatin dan berduka atas bencana alam tersebut, dan meminta warga Palu dan Donggala bersabar dan bertawakal," pungkasnya.