Indonesia Minta Tambah Community Learning Center ke Malaysia

Bangun Santoso | Dwi Bowo Raharjo
Indonesia Minta Tambah Community Learning Center ke Malaysia
Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Deputi Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail di Istana Bogor, Selasa (9/10/2018). (Suara.com/Dwi Bowo Raharjo)

Di kawasan Semenanjung Malaysia ada sekitar 40 ribu anak Indonesia yang orang tuanya bekerja di sektor konstruksi

Suara.com - Pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Malaysia, karena sudah mengizinkan kegiatan community learning center atau pusat pembelajaran komunitas di kawasan Sarawak dan Sabah, Malaysia.

Ucapan terima kasih ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Deputi Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/10/2018).

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menjelaskan, pusat pembelajaran komunitas di Malaysia ada sekitar 59 dengan total 84.000 murid.

"Itu pun belum cukup, (pemerintah Indonesia) minta tambahan," kata Nusron.

Menurut dia, di kawasan Semenanjung Malaysia ada sekitar 40 ribu anak Indonesia yang orang tuanya bekerja di sektor konstruksi. Hampir semua pekerja di sektor konstruksi di Malaysia masuk secara ilegal.

"Yang konstruksi itu banyak yang ilegal. Itu mereka banyak datang bersama anaknya, istrinya, kemudian beranak pinak di Malaysia dan tidak mempunyai kesempatan untuk sekolah," katanya.

"Untuk sekolah di KBRI, jaraknya jauh, ada sekitar 100 km, 150 km, dari lokasi tempat mereka tinggal," Nusron menambahkan.

TKI yang masuk ke Malaysia secara ilegal, kata Nusron, kebanyakan tinggal di bedeng-bedeng, atau di atas bangunan yang belum selesai. Meski demikian, pemerintah Indonesia meminta izin pada pemerintah Malaysia untuk membangun pusat pembelajaran komunitas.

"Untuk kawasan Kuala Lumpur, Johor, dan Pinang, boleh dikelola oleh pemerintah langsung lewat KBRI, KJRI, atau dikelola oleh kelompok masyarakat yang ada di Malaysia," ujarnya lagi.

Terkait itu Deputi Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail, kata Nusron, belum mengiyakan keinginan pemerintah. Namun, sudah dicatat dan akan dibahas lebih jauh.

"Ya tapi pada dasarnya, dari awal tadi pemerintah Malaysia menghormati dan isu ini juga sudah disampaikan oleh presiden pada saat bertemu PM Malaysia pada saat kunjungan yang lalu. Jadi, saya kira, respon awal cukup positif tinggal kita tindak lanjuti secara teknisnya seperti apa," ujarnya menambahkan.

Suara.Com

Suara.com adalah portal berita yang
menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, entertainment...

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS