Pesantren Sukahideng Jadi Basis Kader Lingkungan

Suara.com - KLHK dan Pondok Pesantren (Pontren) Sukahideng Tasikmalaya akan bersama-sama membangun pendidikan lingkungan di lingkungan pondok pesantren dalam bentuk ekopontren. Program ini merupakan pendidikan Islam yang memberikan penekanan perhatian pada kelestarian lingkungan.

Selain itu, KLHK juga telah memberikan pelatihan kader lingkungan terhadap 50 santri berupa keterampilan pengelolaan sampah. Diantaranya meliputi keterampilan 3R dalam pengelolaan sampah, yaitu mengurangi sampah (reduce), memakai kembali (reuse), dan melakukan daur ulang (recycle).

"Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Sekolah dan Pimpinan Pontren Sukahideng atas kesediaan untuk memulai, membangun, dan menerapkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan di dalam lingkungan pondok pesantren," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat berdialog dengan para santri dan pengurus Pontren Sukahideng, di Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya (13/10/2018).

Melalui ekopontren, menurut Siti, setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam menjadi pedoman penting dalam perilaku ramah lingkungan, dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari.

Kedua, sosialisasi materi lingkungan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ketiga, memberdayakan komunitas pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas yang mempunyai nilai tambah ekonomi, sosial, dan ekologi.

"Setelah pelatihan, kita harapkan pondok pesantren ini secara bertahap menjadi penggerak dalam penerapan perilaku ramah lingkungan. Kita jadikan Pontren Sukahideng  menjadi pontren percontohan di Jawa Barat," ujarnya, yang disambut tepuk tangan meriah para santri.

Selain itu, di Pontren Sukahideng akan dibangun Bank Sampah, agar sampah yang dihasilkan lingkungan pontren, bisa menjadi hal yang produktif.

Menteri LHK menjelaskan, sampah makanan organik bisa diolah menjadi kompos. Selanjutnya dari kompos, bisa jadi pupuk untuk tanaman hidroponik ataupun tumpangsari, sedangkan sampah plastik akan diolah menjadi industri bijih plastik untuk diekspor.

"Nanti saya berharap, bukan hanya untuk bersih dan ramah lingkungan, tetapi mari kita mengambil manfaat dari sampah-sampah untuk hal-hal yang lebih berguna dan bernilai ekonomi," katanya.

Lebih lanjut, Siti menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo telah memberikan ruang agar sebagian kawasan hutan boleh digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan aturan dan cara-cara tertentu, hutan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan religi, yang disebut kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

"Misalnya, koperasi pondok pesantren dapat menggunakan lahan untuk keperluan peningkatan ekonomis atau mengambil manfaat melalui pola tanam tumpangsari atau ekowisata," kata Siti, memberikan contoh.

Pondok pesantren yang saat ini memiliki 2.256 santri ini, didirikan pada 1922, oleh KH Zainal Muhsin. Dengan jumlah santri sebanyak itu, tentu memerlukan penanganan kebersihan lingkungan yang baik.

"Dengan kehadiran Ibu Menteri, kami berharap dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup di pesantren. Islam mengajarkan kebersihan, jangan sampai ada kesan pesantren itu jorok," ujar Wakil Bidang Akademik Ponpes Sukahideng, KH. Ii Abdul Basith Wahab.

Pada kesempatan tersebut,  Siti menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Ponpes Sukahideng, yang diterima oleh KH Abdul Basith Wahab. Bantuan yang diserahkan berupa 5.000 buah tumbler, 20 set tong sampah tematik, 5.000 eksemplar buku cetakan pedoman, satu unit motor roda tiga, satu unit mesin pencacah, dan bangunan bank sampah, beserta komposter.

"Mari kita bekerja yang terbaik, menjalankan amanat, karena dalam agama, bekerja juga merupakan ibadah. Saya berharap banyak kepada para santri kader lingkungan. Pada dasarnya, kita semua kader dari Yang Maha Kuasa untuk menjaga kelestarian alam ini," pungkas Siti.

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Sigit Hardwinarto, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) KLHK, Helmi Basalamah, pejabat Eselon II dan Kepala SKPD Kabupaten Tasikmalaya.