Rumah DP 0 Anies Tak Sesuai, Kubu Jokowi Singgung Ok Oce Sandiaga

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebelumnya mengakui program rumah susun sederhana milik (Rusunami) DP 0 rupiah bukan diperuntukkan bagi warga miskin. Kekinian proyek itu hanya diperuntukkan untuk warga dengan penghasilan menengah, atau warga yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni menilai rakyat Jakarta kembali menelan janji manis yang pernah ditawarkan Anies dan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu. Sebab kata Raja, program-program yang ditawarkan saat kampanye hanya bersifat manis dan belum dirasakan oleh masyarakat miskin.

"Jadi saya kira hari ke hari rakyat akan disuguhi fakta data bahwa apa yang diomongkan pada masa kampanye itu adalah satu hal yang bersifat manis, tapi tidak ada buah yang diterima oleh rakyat," ujar Raja di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

Tak hanya itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia itu menuturkan pihaknya telah melakukan survei salah satu program andalan Anies - Sandiaga  yakni Ok Oce yang sudah bangkrut.

"Ok Oce sudah kita survei dimana mana justru bangkrut. Jadi bagaimana mungkin mereplikasi apa yang dijanjikan di Jakarta pada level nasional  yang ada di Jakarta dengan skup yang kecil saja tidak termanage," kata dia.

Karena itu ia menyebut program-program yang ditawarkan Anies - Sandiaga merupakan kebohongan saat masa kampanye yang tidak bisa dieksekusi termasuk program Ok Oce, program rumah DP Nol rupiah. 

Untuk diketahui, program Rumah DP Nol rupiah awalnya diluncurkan  untuk mengatasi masalah kepemilikan hunian yang sebagian besar warga Jakarta, terutama kalangan menengah ke bawah. 

"Jadi sekali lagi, ini adalah bualan atau kebohongan pada masa kampanye dan nggak bisa dikerjakan, nggak bisa dieksekusi. Jadi ini pelajaran yang baik bagi rakyat Indonesia melihat track record Mas Sandi yang selalu bicara mengatasi pengangguran mengatasi kemiskinan," tandasnya.

Sebelumnya Anies mengatakan, pembelian rusun DP 0 rupiah hanya bisa dilakukan dengan menggunakan skema perbankan. Dalam skema perbankan itu pun hanya bisa dilakukan oleh warga yang berpenghasilan lebih dari UMR yang ditetapkan oleh Jakarta.

"Jadi, program ini mereka yang memang bisa menggunakan fasilitas perbankan karena memang skema keuangan," kata Anies saat ditemui di Gedung UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Rabu (17/10/2018).

Anies menjelaskan dalam skema perbankan ada batasan bagi siapa saja yang diperbolehkan untuk mengikuti perbankan itu. Sehingga, hanya warga Jakarta yang memiliki gaji di atas UMR saja yang bisa menikmatinya.

"Kami dari awal bilang kalau ini adalah program DP nol rupiah dengan menggunakan skema keuangan perbankan dan disitu ada minimalnya. Ada proporsi dimana penghasilan tidak boleh dipakai untuk nyicil," ungkap Anies.