Suara.com - Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Jokowi - Ma'ruf, Dedi Mulyadi mengaku siap memenuhi permintaan Calon Presiden petahana Jokowi untuk menangkis isu-isu yang berkeliaran di masyarakat.
"Dari mulai isu PKI, isu tenaga kerja asing, isu pro asing, dan berbagai isu-isu lainnya yang berhubungan dengan aspek sosiologi masyarakat Jawa Barat," ujar Dedi kepada wartawan.
Politikus Partai Golkar ini mengaku akan memfilter segala informasi khususnya di media sosial agar masyarakat tak langsung percaya dengan pemberitaan miring tentang pemerintah
"Nah kalau kita memberikan secara pelan-pelan penjelasan dengan baik kemudian konten-konten di media sosial dibangun dengan baik, maka tingkat kepercayaannya terhadap Pak Presiden akan semakin tinggi," kata Dedi.
Dedi menerangkan, untuk masyarakat menengah ke bawah program kerakyatan yang sudah dijalankan pada periode awal pemerintahan Jokowi akan terus ditingkatkan dan disosialisasikan.
Program tersebut diantaranya keluarga harapan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga peningkatan kualitas.
"Nah dari sisi seperti itu saya melihat ada sisi peta yang sangat berubah pada saat ini," kata dia.
"Kalau dulu Bapak ini menangnya di wilayah Cirebon, Indramayu, kemudian Subang. Hari inikan sudah mulai geser ke selatan, Kota Bandung, kabupaten Bandung, Bandung Barat, Tasik juga sudah mulai menang, ke Purwakarta juga sudah mulai menang," Dedi menambahkan.
Meski demikian Dedi menyadari daerah perbatasan Jawa Barat dengan Jakarta seperti di Banten tingkat elektabilitas Jokowi - Ma'ruf masih kalah dengan lawannya, yakni pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Terkait itu Dedi optimis dengan sisa waktu masa kampanye, pasangan Jokowi-Ma'ruf bisa meningkatkan elektabilitas Capres petahana.
"Kalau upaya mendorong ke arah itu dioptimalisasikan saya yakin tidak akan putus lagi pemilihnya dan itu bisa dilihat nanti di Jakarta," katanya.
Khusus di daerah Jawa Barat, Dedi optimis dapat meraup 60 persen suara. Untuk mewujudkannya, Dedi mengatakan pendukung akan kerja keras untuk meluruskan informasi yang tidak benar tentang pemerintahan Jokowi.
"Membendung hoaks ini dan ini memerlukan infrastruktur politik yang memadai, tidak hanya mengandalkan media sosial, kemudian media online, dan media televisi. Tetapi juga mengandalkan aspek politik door to door," kata Dedi.
TERPOPULER
