Suara.com - Saya lahir di Belitung Timur tahun 1956. Sementara Dipa Nusantara Aidit—Ketua CC PKI yang sudah almarhum—lahir di Belitung Barat tahun 1923. Sampai meninggalnya DN Aidit tahun 1965, saya tidak pernah bertemu dengan beliau.
Tapi, ayah saya, Idris bin Haji Zainal, mengenal baik DN Aidit karena mereka hampir seusia. Kalau DN Aidit pulang ke Belitung, kadang bertemu juga dengan ayah saya.
Ayah DN Aidit, yakni Abdullah Aidit,adalah Ketua Nurul Islam Belitung. Organisasi itu, pada tahun 1947, berubah menjadi Cabang Masyumi—partai Islam terbesar pada era Presiden Bung Karno.
Sebagian keluarga DN Aidit di Belitung juga ada yang menjadi anggota Masyumi. Tapi, mereka yang merantau, seperti DN Aidit dan adiknya, Sobron Aidit, menjadi PKI.
Murad Aidit, adik bungsu DN Aidit yang wafat dua tahun lalu, adalah aktivis Partai Buruh. Sedangkan ayah saya, Ketua Cabang Masyumi Belitung.
Ketika Pemilu 1955, ada 15 orang anggota DPRD Kabupaten Belitung. Masyumi yang antara lain dipimpin ayah saya dapat 10 kursi, PNI 3 kursi, dan Partai Buruh dapat 1 kursi. PKI tidak dapat satu pun kursi.
Secara ideologi, keluarga saya dan keluarga DN Aidit yang PKI sangat bermusuhan, tapi dengan keluarganya yang Masyumi tentu tidak.
Namun, sebagai sesama orang sekampung, hubungan kami baik-baik saja.
Anak DN Aidit, yakni Ilham Aidit, sesekali bertemu saya dan dia memanggil saya “abang”. Dia selalu bertanya bagaimana perkembangan Partai Bulan Bintang.
Dulu, Ketua Umum Masyumi Mohammad Natsir mengatakan kepada saya, beliau selalu “berkelahi” dengan DN Aidit dalam politik.
Namun, kalau sedang sesi istirahat sidang DPR, DN Aidit membawa secangkir kopi dan membukakan bungkus rokok untuk disodorkan kepada Natsir.
M Natsir juga pernah bercerita kepada saya, ketika sedang menunggi becak di depan Gedung DPR di Lapangan Banteng, tiba-tiba DN Aidit lewat naik sepeda.
Lalu Aidit bilang, “Bung Natsir, ayo saya bonceng”. Maka jadilah Ketua PKI membonceng Ketua Masyumi naik sepeda.
Itu kisah lama.
Orang bisa bermusuhan secara ideologi dan politik, tetapi tetap baik secara pribadi. Sekarang jauh beda.
Ketika saya beda dengan anda dalam hal yang sebenarnya tidak ideologis, yakni kesediaan saya menjadi lawyer Capres dan Cawapres Jokowi – Maruf Amin, bisakah kita tetap baik antarsesama dan saling menghormati seperti Mohammad Natsir dengan DN Aidit?
Bisakah kita menghentikan segala macam hujatan, hanya karena kita beda dalam menetukan pilihan dan beda dalam strategi politik?
***
Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, dituding terkait dengan Ketua CC PKI DN Aidit—sosok yang distigma sejak era Orde Baru—setelah menjadi pengacara Capres dan Cawapres nomor urut 2 Jokowi – Maruf Amin.
Menjawab tudingan tersebut, Yusril dalam keterangan resminya yang diterima Suara.com, Minggu (11/11/2018), menegaskan tidak pernah bertemu, apalagi berteman akrab dengan DN Aidit meski sama-sama satu kampung halaman.
”Saya tidak pernah bertemu beliau (DN Aidit),” Yusril Ihza Mahendra.
Namun, Yusril mengakui, ayahnya yang bernama Idris bin Haji Zainal mengenal baik DN Aidit, karena seusia.
”Kalau DN Aidit pulang ke Belitung, kadang bertemu juga dengan ayah saya,” tukasnya.
Secara ideologi, kata Yusril, keluarganya dan keluarga DN Aidit sangat bermusuhan. Ia menuturkan, keluarganya kental berdarah politik Partai Masyumi—partai Islam terbesar pada era Orde Lama.
Sementara sejumlah keluarga DN Aidit merupakan politikus PKI. Tapi, kata Yusril, ada pula keluarga DN Aidit yang justru kader-kader Masyumi.
Karenanya, setiap orang bisa bermusuhan karena persoalan ideologi dan politik, tapi tetap berhubungan baik secara pribadi.
Situasi seperti itulah, yang menurut Yusril sudah menghilang dalam adab politik nasional Indonesia pada zaman kiwari.
”Saat saya bersedia menjadi pengacara Jokowi – Maruf Amin, bisakah kita tetap baik antarsesama dan saling menghormati? Saya khusnuzzon saja dengan pertanyaan Anda, maka sebelum dijawab orang lain, lebih baik saya yang langsung menjawabnya,” tandasnya.