Advokat Lucas Bantah Kenal dengan Dina Soraya

Bangun Santoso, Welly Hidayat

Rabu, 14 November 2018 | 14:13 WIB
Advokat Lucas Bantah Kenal dengan Dina Soraya
Advokat Lucas keluar gedung KPK usai diperiksa atas dugaan membantu pelarian ke luar negeri tersangka mantan bos Lippo Group Edy Sindoro, di Jakarta, Selasa dini hari (2/10/2018). [Suara.com/Welly Hidayat]

Suara.com - Advokat Lucas menyebut tak mengenal Dina Soraya yang disebutkan dalam surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam membantu pelarian mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Lucas dalam eksepsi atau nota keberatan dalam perkaranya sebagai terdakwa kasus perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

"Saya tidak kenal Dina Soraya, saya tidak mempunyai hubungan personal atau hubungan profesional dengan Dina Soraya," kata Lucas di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

Lucas juga membantah memberi uang sebesar 33 ribu dolar Singapura kepada Dina Soraya untuk diberikan ke sejumlah pihak agar Eddy Sindoro terbebas dari pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno Hatta. Hal itu diungkap dari surat dakwaan Jaksa KPK.

"Mustahil saya dapat memerintahkan dirinya (Dina Soraya) sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan. Memangnya siapa saya, sehingga Dina Soraya mau mengikuti perintah saya. Saya bukan atasannya, saya tidak pernah menggajinya. Dalam kapasitas apa Dina mau menuruti permintaan saya," ujar Lucas.

Selain itu, Lucas di hadapan majelis hakim menyampaikan keberatan atas penyidikan dan penuntutan perkara. Karena KPK sesungguhnya tidak berwenang menuntut dirinya dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena bukan termasuk sebagai delik pidana korupsi, karena dalam pasal 21 berada Bab III yang berjudul tindak pidana lain.

Sehingga menurut Lucas, Pengadilan Tipikor tidak berwenang untuk menyidangkan perkara ini, karena pasal 21 dalam domain KPK telah diatur secara tegas pada Bab II.

Menurut Lucas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berwenang mengadili perkara korupsi. Bukan tindak pidana lain. Walaupun tercantum dalam UU Tipikor.

Lucas menyebut ruang lingkup kewenangan pengadilan jugabtercantum dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, tentang tindak pidana korupsi.

baca juga

Untuk diketahui, Lucas didakwa oleh Jaksa KPK telah melakukan perintangan dan membantu pelarian mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

Lucas didakwa melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Advokat Lucas Tuding Jimmy yang Bantu Pelarian Eddy Sindoro ke LN

Advokat Lucas Tuding Jimmy yang Bantu Pelarian Eddy Sindoro ke LN

News | Rabu, 14 November 2018 | 13:15 WIB

Lucas Bantah Melarikan Eddy Sindoro : Itu Kekhilafan Penyidik KPK

Lucas Bantah Melarikan Eddy Sindoro : Itu Kekhilafan Penyidik KPK

News | Rabu, 14 November 2018 | 12:33 WIB

Suap Meikarta, KPK Ungkap Alasan Periksa Manajemen Lippo Group

Suap Meikarta, KPK Ungkap Alasan Periksa Manajemen Lippo Group

News | Senin, 12 November 2018 | 23:06 WIB

KPK Pertajam Bukti Percakapan Neneng dengan Petinggi Lippo Group

KPK Pertajam Bukti Percakapan Neneng dengan Petinggi Lippo Group

News | Senin, 12 November 2018 | 21:23 WIB

Ini Alasan KPK Minta Kemenkumham Tunda Pemeriksaan Pegawainya

Ini Alasan KPK Minta Kemenkumham Tunda Pemeriksaan Pegawainya

News | Jum'at, 09 November 2018 | 17:31 WIB

Terkini

Harga Minyak Dunia Makin Menggila Usai Amerika Serikat dan Iran Perang Lagi

Harga Minyak Dunia Makin Menggila Usai Amerika Serikat dan Iran Perang Lagi

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 06:20 WIB

Bukan Cuma Iseng, Pelaku Teror Bom SDN Srengseng Sawah Ternyata Pernah Ancam Pak RT

Bukan Cuma Iseng, Pelaku Teror Bom SDN Srengseng Sawah Ternyata Pernah Ancam Pak RT

News | Senin, 13 Juli 2026 | 22:35 WIB

Pilu! Korban Rudapaksa Jagakarsa Melahirkan, Bayi Terpaksa Diserahkan ke Dinsos

Pilu! Korban Rudapaksa Jagakarsa Melahirkan, Bayi Terpaksa Diserahkan ke Dinsos

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:52 WIB

Jadi Tersangka, Kejagung Klaim Febrie Adriansyah Mundur Sukarela dan Tak Lagi Dikawal TNI

Jadi Tersangka, Kejagung Klaim Febrie Adriansyah Mundur Sukarela dan Tak Lagi Dikawal TNI

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:50 WIB

Skandal Korupsi Lingkaran Prabowo, Uji Transparansi dan Integritas Penegakan Hukum

Skandal Korupsi Lingkaran Prabowo, Uji Transparansi dan Integritas Penegakan Hukum

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:39 WIB

Prabowo Perintahkan Harga Khusus BBM untuk Nelayan Kapal 30200 GT

Prabowo Perintahkan Harga Khusus BBM untuk Nelayan Kapal 30200 GT

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:28 WIB

Pimpinan Ponpes Pembakar Santri Segera Ditahan, Polisi Ungkap Fakta Miris Sejak 2005

Pimpinan Ponpes Pembakar Santri Segera Ditahan, Polisi Ungkap Fakta Miris Sejak 2005

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:06 WIB

DPR Cium Aroma Intervensi Elite Kasus Pembakaran Santri Lombok, Singgung Jaringan Nahdlatul Wathan

DPR Cium Aroma Intervensi Elite Kasus Pembakaran Santri Lombok, Singgung Jaringan Nahdlatul Wathan

News | Senin, 13 Juli 2026 | 20:58 WIB

BNI Lakukan Serangkaian Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR

BNI Lakukan Serangkaian Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR

News | Senin, 13 Juli 2026 | 20:30 WIB

Kejagung Bantah Febrie Adriansyah Umrah Usai Tersangka: Sudah Dicekal, Masih di Indonesia

Kejagung Bantah Febrie Adriansyah Umrah Usai Tersangka: Sudah Dicekal, Masih di Indonesia

News | Senin, 13 Juli 2026 | 20:10 WIB

×