Suara.com - Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung menyesalkan atas aksi penembakan brutal kelompok bersenjata yang menewaskan 31 pekerja PT. Istaka Karya di proyek Trans Papua. Asril pun menilai aparat keamanan telah kecolongan melindungi masyarakat sipil.
Banyaknya korban tewas, Asril pun mempertanyakan prosedur keamanan para pekerja di daerah rawan konflik tersebut.
"Pekerja jalan Trans-Papua, selama ini aman-aman, tiba-tiba ada KKB (kelompok kriminal bersenjata), tahu-tahu hadir di sana, ada apa? Kenapa kita kecolongan? Kenapa TNI-Polisi kok enggak siap kelihatannya, 31 mati enggak main-main itu," kata Asril di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Selasa (4/12/2018).
Asril meminta pemerintah bertindak tegas dalam memberantas kelompok-kelompok bersenjata yang hingga kini masih menghantui wilayah Papua. Dia sangat memahami apabila ketegasan pemerintah itu kerap bertabrakan dengan penegakkan Hak Asasi Manusia.
"Kita kadang-kadang gitu, takut bertindak dengan keras dengan proporsional, terukur, kadang kita masih mikir-mikir kita takut melanggar HAM. HAM apa?Enggak ada melanggar HAM," ujarnya.
"Kecuali melanggar HAM itu sia-sia tidak ada orang apa-apa, dipanggil, dibunuh, itu kalau kita diserang ini negeri kita loh. Ini perlu dipikirkan," tambahnya.
Asril menegaskan tidak perlu adanya negosiasi sebagai solusi penyelesaian aksi penembakan itu.
"Tidak ada, negosiasi dengan siapa? Ini negeri kita kok, apa kalian mau Papua kayak mereka gitu? Enggak ada negosiasi sama siapa, kita amankan negeri kita," pungkasnya.
Dalam insiden berdarah itu, total 31 pekerja PT. Istaka Karya meninggal dunia. Rinciannya adalah 24 korban dibunuh kelompok bersenjata pada Minggu (1/12/2018). Di hari kedua, ada 8 pekerja lain yang berhasil melarikan diri, namun tujuh korban itu kemudian dibunuh usai ditemukan para pelaku. Sementara satu pekerja yang dikabarkan selamat itu belum diketahui keberadaannya.
TERPOPULER
