Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui, mayoritas kepala dinas atau badan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sering melimpahkan keputusan kepada gubernur. Padahal, menurut Anies ada sejumlah keputusan yang bisa ditangani langsung oleh bawahannya itu.
Anies mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama setahun memimpin ibu kota, ada kebiasaan kepala dinas tidak memiliki keberanian untuk memutuskan sesuatu.
Karenanya, seluruh keputusan akhir diserahkan kepada gubernur atau dengan kata lain menunggu instruksi dari atasan.
"Saya amati perjalanan satu tahun di pemprov kebanyakan ingin melimpahkan semua keputusan kepada gubernur, meski wewenang ada pada kepala dinas," kata Anies saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).
Anies membandingkan model kerja pegawai Pemprov DKI dengan pegawai di lingkungan kementerian. Menurut Anies, tidak semua kebijakan diserahkan kepada menteri secara langsung, melainkan pada setiap tingkatan memiliki kewenangan masing-masing dalam mengeluarkan keputusan.
"Kalau tidak ada keberanian dalam mengambil keputusan maka program-program kita akan terbatas sekali pelaksanaannya," imbuh Anies.
Anies menjelaskan, kebiasaan yang terjadi di lingkungan Pemprov DKI ini ternyata sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu.
Oleh karenanya, Anies menekankan kepada para kepala dinas untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan sesuai dengan jabatannya tanpa menyerahkan sepenuhnya kepada gubernur.
"Hukumnya mengizinkan (untuk mengambil keputusan) tapi tetap (kepala dinas) tidak mau mengambil keputusan. Itu yang sering jadi masalah, maka komponen keberanian mengambil keputusan penting."
Baca Juga: Bawaslu Lakukan Investigasi Soal Spanduk Jokowi Bersama PKI
