Suara.com - Perwakilan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur menanyakan isu 31 juta data pemilih yang belum masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Isu yang sudah lama berhembus ini ditanyakan langsung kepada komisioner KPU.
Karena sudah mendekati waktu Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada 15 Desember mendatang, maka kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno meminta konfirmasi kepada KPU.
"Tadi kami konsentrasi untuk mempertanyakan kembali tentang 31 juta yang tiba-tiba disodorkan oleh Dukcapil. Karena kami masih berasumsi, masih ada pertanyaan besar 'jangan-jangan apakah ini pintu masuk penggelembungan atau apa'," kata Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).
Menurut Priyo, seluruh pihak ingin melihat Pemilu 2019 berjalan secara adil. Meskipun dalam Undang-Undang sudah ditetapkan bahwasanya partai politik tidak diperkenankan untuk melihat data pemilih secara transparan, namun Priyo berharap kalau pihaknya dapat diberikan kesempatan itu.
"Tapi setidaknya dengan cara itu memungkinkan kami semua merasa nyaman, sehingga kalau ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan ini sebagai akrobat untuk menambahin atau melumbungkan suara," ujarnya.
Terkait itu, Priyo mengatakan KPU menerima aspirasi Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. KPU, kata dia, akan merapatkan kembali apabila hal tersebut dimungkinkan.
"Jadi jawaban KPU, mereka akan rapatkan kembali jika memungkinkan. Tapi jika tidak memungkinkan mereka tadi masih berlindung kepada UU," pungkasnya.
