2,5 Bulan Kampanye, Jokowi dan Prabowo Hanya Saling Klaim di Medsos

Suara.com - Sudah dua bulan masa kampanye, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno lebih banyak kampanye di media sosial. Isu ekonomi masih mendominasi kampanye mereka di medsos.

Berdasarkan pemantauan Satu Dunia, tim pasangan Prabowo-Sandiaga hingga 10 Desember telah mengangkat isu ekonomi dalam kampanyenya sebanyak 206 kali. Sedangkan tim pasangan Jokowi-Ma’ruf jauh lebih kecil mengangkat isu ekonomi dalam kampanyenya di media sosial ketimbang rivalnya, yaitu hanya 75 kali. Namun, kedua paslon hanya saling klaim tanpa ada tawaran ide dan gagasan.

“Namun sayang, kedua paslon capres hanya saling klaim dalam kampanye mereka. Paslon nomor urut 01 mengklaim keberhasilannya, sedangkan paslon nomor 02 mengklaim pemerintah gagal dalam pembangunan ekonomi,” kata Direktur Eksekutif Satu Dunia Firdaus Cahyadi dalam sebuah diskusi di media center KPU pusat, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Masing-masing paslon tidak mengungkap kebijakan apa yang akan diubah atau diperbaiki bila terpilih menjadi Presiden. Sehingga konten kampanye mereka tidak ada isinya untuk ditawarkan ke publik.

“Akibatnya tidak ada yang substantive dalam perdebatan mereka,” kata dia.

SatuDunia melalui website www.iklancapres.id melakukan pemantauan konten kampanye capres di media sosial. Akun media yang dipantau adalah akun resmi paslon dan juga akun tim kampanye mereka. Akun medsos itu diantaranya adalah ada di facebook, twitter dan instagram. Selain itu SatuDunia juga memantau akun akun atau group di media sosial yang memiliki pengaruh dalam penyebaran kampanye masing-masing paslon.

Kemudian, isu lingkungan hidup masih kuramg diminati oleh paslon untuk diangkat dalam kampenye mereka. Berdasarkan pantauan www.iklancapres.id hingga 10 Desember, baik paslon no 01 maupun 02, mengangkat isu lingkungan dalam kampanyenya hanya dua hari.

Tak hanya itu, dalam kampanye capres di media sosial juga muncul wacana untuk kembali ke orde baru. Nampaknya, kata dia, munculnya wacana untuk kembali ke orde baru dilatarbelakangi oleh miskinnya konsep kebijakan dari masing-masing paslon ketika mereka terpilih di pilpres 2019.

“Ini jelas kemunduran dalam demokrasi,” kata dia.