Pemerintah Diminta Tetapkan 26 Desember Libur Nasional, Ini Alasannya

Suara.com - Anggota DPR asal Aceh Muhammad Nasir Djamil mengusulkan pada pemerintah untuk menetapkan tanggal 26 Desember sebagai libur nasional dan hari kesiapsiagaan bencana. Usulan ini berawal dari bencana alam gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004.

"Penetapan tersebut berdasarkan peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004. Di mana Aceh mengalami kerusakan yang sangat parah. Korban yang hilang dan yang meninggal mencapai ratusan ribu jiwa," kata Nasir, seperti dilansir dari Antara, Selasa (25/12/2018).

Menurutnya, penetapan tanggal 26 Desember sebagai hari libur nasional dan kesiapsiagaan bencana merupakan bentuk empati dan simpati serta pengakuan pemerintah terhadap rakyat Indonesia yang mengalami musibah gempa dan tsunami.

"Musibah di penghujung tahun 2004 tersebut juga memporak-porandakan rumah, harta benda, gedung, jembatan, jalan dan bangunan fisik lainnya," katanya.

Dengan adanya libur nasional dan hari kesiapsiagaan bencana pada 26 Desember, kata Nasir, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terkait posisi Indonesia berada di kawasan ring of fire atau cincin api yang memungkinkan Indonesia berpotensi mengalami gempa susulan dan tsunami setiap saat.

Ia menagtakan dengan menjadikan tanggal 26 Desember sebagai libur nasional dan hari kesiapsiagaan bencana, maka pemerintah akan berusaha menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, terutama menghadirkan sistem peringatan dini terhadap gempa dan tsunami.

"Saat ini sangat ironis. Indonesia di posisi ring of fire tapi langkah nyata kita sering insidental dan seremonial, sehingga saat terjadi bencana kita tidak siap menghadapinya," katanya.

Anggota Komisi III DPR ini kemudian berharap, dengan menjadikan tanggal 26 Desember sebagai hari libur nasional dan kesiapsiagaan bencana nantinya bisa diikuti dengan menambahkan pendidikan sadar bencana di semua jenjang pendidikan yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas.

"Bila perlu seluruh universitas negeri di Indonesia membuka program pendidikan (prodi) tentang bencana," kata Politisi PKS tersebut.