REGIONAL:
Suara.com - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tak bisa lagi dimainkan untuk mengakali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019-2020 di Provinsi Jawa Tengah. Namun kini muncul ancaman baru, yakni Kartu Keluarga (KK) aspal alias asli tapi palsu.
Disebut aspal karena KK itu asli dikeluarkan pemerintah. Namun KK itu diajukan baru oleh orang tua calon siswa dengan memindahkan alamat ke dalam zona sekolah prestisius yang diincar.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Semarang, Wiharto mengatakan, potensi timbul kecurangan baru yakni migrasi besar-besaran alias pindah alamat agar bisa masuk zona sekolah favorit.
"Karena SKTM dihapus, potensi ancaman besar lainnya mengganti alamat pada Kartu Keluarga," kata Wiharto, Jumat (18/1/2019).
Wiharto ingin ada pengawasan yang ketat terkait modus pembuatan Kartu Keluarga baru itu. Perlu regulasi mengatur alasan perpindahan alamat dalam Kartu Keluarga saat mendekati pendaftaran penerimaan siswa didik baru.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga merasakan ancaman modus baru mengganti alamat dalam Kartu Keluarga bisa saja terjadi.
Karenanya, Ganjar mewanti-wanti betul kepada pihak sekolah untuk mengawasi persoalan zonasi. Sistem zonasi sekolah, otomatis akan membatasi wilayah pada kelurahan dan desa. Dengan ketentuan
"Tolong awasi betul. Sekarang sudah terjadi, banyak orang tua siswa yang pindah KK untuk mengejar agar anaknya sekolah di sekolahan favorit," tegasnya.
Untuk itu, pihaknya akan membuat sejumlah regulasi yang akan mengatur mekanisme tersebut secara ketat.
"Regulasi nanti kami buat, sistem zonasi itu nantinya akan dibahas seperti apa dan akan mengatur sampai syarat kepindahan seperti apa," ucap Ganjar.
Aturan itu dapat mengantisipasi adanya praktik kecurangan-kecurangan yang terjadi.
"Semua harus masuk akal, nanti akan ada aturan batasan waktunya (jika ada yang pindah KK), makanya jangan sampai kemudian ditarik mundur dan sebagainya," katanya.
Ganjar menegaskan, bahwa persoalan moralitas harus benar-benar dijunjung tinggi oleh masyarakat. Moralitas itu harus dimulai saat penerimaan siswa didik baru.
"Jangan ada setelah SKTM dihapus, ada akal-akalan pindah ke KK. Yakinlah bahwa pemerintah ingin menata semuanya lebih baik dengan membuat anak-anak sekolah enak, dekat, ongkos tidak banyak. Soal kapasitas sekolah nanti akan kami perbaiki," imbuh dia.
Kontributor : Adam Iyasa
TERPOPULER