PDIP Tak Sepakat Golput Disebut Hak Politik

Bangun Santoso

Sabtu, 26 Januari 2019 | 07:38 WIB
PDIP Tak Sepakat Golput Disebut Hak Politik
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Suara.com/Yasir)

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan kurang sepakat jika ada yang menyebut 'golput' sebagai hak politik. Sebab, WNI yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

"PDI Perjuangan kurang sependapat jika golput disebut sebagai hak. Karena setiap WNI yang memenuhi syarat, memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpinnya dan dipilih sebagai pemimpin," kata Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di Kantor DPD PDIP Jawa Timur, di Surabaya, Jumat (25/1/2019).

Hasto Kristiyanto berkunjung ke Jawa Timur dalam rangkaian kegiatan Safari Politik PDIP pada 25-28 Januari.

Wartawan bertanya soal wacana golput sebagai hak politik, yang dimunculkan di media sosial, seperti memunculkan isu pasangan capres-cawapres fiktif Nurhadi-Aldo. Menurut Hasto, sah-sah saja setiap orang berkreasi di media sosial, tapi terkait hak politik memilih dan dipilih sebaiknya digunakan.

Menyikapi wacana tersebut, menurut Hasto, sebaiknya yang makin dikuatkan adalah pendidikan politik bahwa pada pemilu lah saatnya bagi WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya memilih pemimpin secara demokratis.

"Memilih pemimpin terbaik yang aspirasi," ucapnya seperti dilansir Antara.

Hasto menegaskan, justru yang harus dihindari adalah upaya meng-golput-kan WNI. Karena itu sebagai partai, kata dia, PDI Perjuangan selalu mendorong perbaikan daftar pemilih, mendorong KPU netral dan tidak berafiliasi pada pihak tertentu, baik kepada penguasa atau yang di luar pemerintahan.

PDI Perjuangan juga memperkuat peran Bawaslu, agar pemilu bisa berjalan lebih ideal dan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu makin meningkat.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu menambahkan, justru dengan kampanye positif dan debat capres-cawapres, diberharapkan golput makin berkurang, sehingga kualitas demokrasi Indonesia semakin meningkat.

baca juga

"Konstitusi menjamin hak untuk memilih dan dipilih. Itu melekat sebagai satu kesatuan, sehingga saat mereka menyatakan diri golput, dia tak punya hak untuk dipilih juga," imbuh Hasto.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Setelah Bebas dari Penjara, Djarot dan Istrinya Temui Ahok

Setelah Bebas dari Penjara, Djarot dan Istrinya Temui Ahok

News | Kamis, 24 Januari 2019 | 15:09 WIB

PDIP: Ahok Tahan Banting seperti Bung Karno dan Nelson Mandela

PDIP: Ahok Tahan Banting seperti Bung Karno dan Nelson Mandela

News | Kamis, 24 Januari 2019 | 15:03 WIB

Simulasi Pemilu 2019, PDIP Juara Partai Gerindra Runner Up

Simulasi Pemilu 2019, PDIP Juara Partai Gerindra Runner Up

News | Rabu, 23 Januari 2019 | 21:45 WIB

Megawati ke Penyebar Hoaks: Kalau Enggak Suka, Datang Dong ke  Jokowi

Megawati ke Penyebar Hoaks: Kalau Enggak Suka, Datang Dong ke Jokowi

News | Rabu, 23 Januari 2019 | 20:33 WIB

Ini Agenda Ahok alias BTP Setelah Bebas dari Penjara Besok

Ini Agenda Ahok alias BTP Setelah Bebas dari Penjara Besok

News | Rabu, 23 Januari 2019 | 19:26 WIB

Terkini

Kemarau Salah, Hujan Salah: Menguji Tata Kelola Lingkungan di Indonesia

Kemarau Salah, Hujan Salah: Menguji Tata Kelola Lingkungan di Indonesia

Your Say | Senin, 02 November 2026 | 16:17 WIB

Ketimpangan Relasi: Rakyat Berjuang Tanpa Bantuan, Negara Menarik Pungutan

Ketimpangan Relasi: Rakyat Berjuang Tanpa Bantuan, Negara Menarik Pungutan

Your Say | Senin, 02 November 2026 | 16:15 WIB

Zaskia Sungkar Doakan Raffi Ahmad: Semoga Allah Kembalikan Sahabat Kami dari Dunianya Sekarang

Zaskia Sungkar Doakan Raffi Ahmad: Semoga Allah Kembalikan Sahabat Kami dari Dunianya Sekarang

Entertainment | Senin, 02 November 2026 | 16:14 WIB

Tegaskan Wantimpres Tak Bahas Putusan MA Soal Gibran, Margarito: Itu Bukan Isu Presiden

Tegaskan Wantimpres Tak Bahas Putusan MA Soal Gibran, Margarito: Itu Bukan Isu Presiden

News | Senin, 02 November 2026 | 16:11 WIB

Sikap Golkar Tanggapi Desakan Gibran Mundur Usai Putusan MA: Kami Pelajari Kata per Kata!

Sikap Golkar Tanggapi Desakan Gibran Mundur Usai Putusan MA: Kami Pelajari Kata per Kata!

News | Senin, 02 November 2026 | 16:10 WIB

Pebalap Muda Astra Honda Raih Podium di Sepang Malaysia

Pebalap Muda Astra Honda Raih Podium di Sepang Malaysia

Otomotif | Senin, 02 November 2026 | 16:08 WIB

Banner 'Oligarki' di Rawa Buntu Tangsel Diturunkan Satpol PP, Netizen: Giliran Begini Cepet

Banner 'Oligarki' di Rawa Buntu Tangsel Diturunkan Satpol PP, Netizen: Giliran Begini Cepet

News | Senin, 02 November 2026 | 16:06 WIB

BPOM dan Polri Perketat Pengawasan Narkotika, Vape hingga Kosmetik Ilegal

BPOM dan Polri Perketat Pengawasan Narkotika, Vape hingga Kosmetik Ilegal

News | Senin, 02 November 2026 | 16:03 WIB

Golkar Minta Para Pimpinan Parpol Segera Bertemu Sikapi Putusan MA Soal Suket Gibran

Golkar Minta Para Pimpinan Parpol Segera Bertemu Sikapi Putusan MA Soal Suket Gibran

News | Senin, 02 November 2026 | 16:01 WIB

Sinopsis Akka, Angkat Kisah Gangster Perempuan di India Era 1980-an

Sinopsis Akka, Angkat Kisah Gangster Perempuan di India Era 1980-an

Your Say | Senin, 02 November 2026 | 16:00 WIB

×