Sebut Putusan Kasasi Kabur, Buni Yani: Jaksa Tak Bisa Paksakan Kehendak

Suara.com - Terdakwa Buni Yani menganggap aparat Kejaksaan Negeri Depok tak bisa melakukan penahanan karena alasan tidak ada perintah untuk melakukan eksekusi di dalam putusan di tingkat kasasi di Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. Hal itu disampaikan Buni Yani menanggapi adanya rencana eksekusi yang dilakukan Kejari Depok pada Jumat (1/2/2019), pekan ini.

Buni menilai putusan tingkat kasasi tidak jelas lantaran hanya ada dua poin dalam putusan, yakni menolak kasasi jaksa dan kuasa hukum, dan membebankan biaya perkara Rp 2.500 kepada terdakwa.

"Soal penahanan badan, tidak ada (penindakan eksekusi), (putusan kasasinya) masih kabur," kata Buni saat menggelar jumpa pers di Jalan Saabun nomor 20, Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

Terkait hal ini, Buni Yani akan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung agar putusan kasasi itu bisa terang benderang. Selain masalah putusan, dirinya mempersoalkan kesalahan penulisan umur yang dianggap fatal secara hukum.

"Kalau belum jelas, itu kan tidak bisa jaksa, tidak boleh memaksakan kehendak, dia (kejaksaan) harus menghormati hak (terdakwa)," tegasnya.

Sementara, pengacara Buni Yani, Aldwin Rahardian mengatakan pihaknya meminta penangguhan penahanan terhadap kliennya sampai putusan kasasi untuk melakukan eksekusi jelas.

Aldwin pun memberi contoh pada kasus Baiq Nuril yang eksekusinya ditunda karena permohonan peninjauan kembali terhadap putusan MA yang dinilai kontroversial. Selain itu, Aldwin menemukan tiga hakim yang memutuskan kasasi Buni Yani sama dengan Baiq Nuril.

"Kita mohon ada penundaan eksekusi," kata Aldwin pada kesempatan yang sama.

Diketahui, MA menolak perbaikan kasasi yang diajukan Buni Yani dengan nomor berkas perkara W11.U1/2226/HN.02.02/IV/2018 pada 26 November 2018. Namun, hingga kini, Buni Yani belum juga dieksekusi pihak kejaksaan setelah divonis 1, 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Kota Depok.

Kasus tersebut berawal saat Buni Yani mengedit video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Kasus itu bergulir saat Ahok masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.