Suara.com - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin menilai pernyataan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait Anggaran Negara Bocor 25 Persen hanya untuk mencari sensai.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan Prabowo sering kali mengucapkan kebocoran anggaran. Namun, sayangnya sampai saat ini tidak pernah ada bukti dan fakta soal kebocoran anggaran.
"Prabowo tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti, apalagi melakukan pelaporan hukum," kata Karding seperti dilansir Antara, Jumat (8/2/2019).
Politikus PKB ini menganggap isu kebocoran anggaran lebih pantas disebut sebagai ocehan politik ketimbang pidato politik. Alasannya karena ocehan itu kata dia, ibarat barang sudah menjadi barang bekas karena pernah disampaikan pada Pilpres 2014.
Menurutnya Prabowo lebih suka menuding tanpa bukti untuk menunjukkan karakter politiknya yang doyan mencari sensasi ketimbang substansi.
Ia menilai wacana kebocoran anggaran itu bukan untuk memperbaiki keadaan bangsa, melainkan lebih pada upaya untuk menyudutkan dan menjatuhkan lawan politiknya.
Lebih jauh Karding mengatakan, publik sudah cukup cerdas untuk membedakan mana ucapan yang substansi atau ocehan yang sekadar menyasar sensasi.
"Upaya Prabowo mendapat insentif elektoral dari gaya politiknya itu akan berujung pada kesia-siaan," katanya.
Karding mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama ini dikelola secara kredibel dan profesional. Karding mengatakan setiap tahun BPK selalu melakukan audit. Dua tahun terakhir, yaitu 2016 dan 2017, BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).
Baca Juga: Alumni SMA PL Dukung Jokowi, Sandiaga: Jangan Jadi Ajang Gagah-Gagahan
"Bukti bahwa Prabowo bukan cuma gagal mencari kejelekan pemerintah. Akan tetapi, justru asyik menjelek-jelekkan pemerintah," katanya.
Karding memastikan TKN Jokowi - Maruf akan mendukung Prabowo jika berani lapor ke penegak hukum dan membuka data kebocoran anggaran yang dia tudingkan ke pemerintah.
