Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menyarankan kotak suara di Pemilu 2019 dititipkan ke TNI. Terkait itu, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Harris mengaku tak setuju dengan usulan tersebut.
"Kalau konteksnya menjaga keamanan untuk membantu polisi, okelah, tapi kalau menjaga kotak suara sebaiknya tidak ya kalau saya," ujar Syamsuddin di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (1/3/2019).
Syamsuddin mengaku khawatir jika kotak suara dititipkan ke TNI. Hal tersebut dikhawatirkan ada peluang penyalahgunaan oleh kepentingan politik.
"Sebab bagaimanapun tetap saja ada peluang mungkin penyalahgunaan oleh kepentingan politik tertentu tidak mustahil, apalagi TNI itu kan bersenjata. Nah saya lebih setuju kalau dukungan TNI itu kontekanya konteks keamanan membantu kepolisian, tidak menjaga kotak suara," kata dia.
Syamsuddin kemudian mengajak semua pihak untuk mempercayakan kepada penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU untuk menjaga kotak suara Pemilu. Sebab kata dia, TNI bersama aparat kepolisian bertugas untuk menjaga keaamanan di Pemilu yang akan berlangsung 17 April mendatang.
"Saya kira kita mesti memberi kepercyaaan kepada lembaga penyelenggara pemilu sebagai pemegang mandat atas kotak suara. Jadi sekali lagi wilayah TNI membantu polisi menjaga keamanannnya atau apapaun tapi tidak menongkrongi kotak suara," tandasnya.
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengusulkan agar kotak suara di Pemilu 2019 dititipkan ke TNI.
BPN khawatir terjadi kecurangan, mengingat sejumlah pimpinan daerah sudah melakukan deklarasi dukungan ke Capres petahana Joko Widodo (Jokowi).
"Berbagai pimpinan daerah sudah deklarasi dukung Jokowi. Lebih baik kotak suara tidak lagi ditaruh di kantor camat," ujar Juru Bicara BPN Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade di Hotel Akmani, Gondangdia, Jakarta Pusat Kamis (28/02/2019).
Andre menerangkan, pihaknya mengusulkan agar kotak suara diletakan di kantor Komando Rayon Militer (Koramil) yang terdapat di tiap kecamatan sebelum didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sesudahnya. Koramil dipilih karena BPN menganggap tentara sebagai institusi paling netral di Pemilu kali ini.
"Lebih baik di koramil karena TNI pasti netral," ujar Andre.
TERPOPULER
