Suara.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin menilai tak masuk akal jika ada pihak yang menyebut penangkapan terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy sebagai bentuk kegagalan Presiden Jokowi terhadap masalah korupsi. Justru, dia mengklaim, penanganan masalah korupsi di era kepemerintahan Jokowi semakin canggih.
"Saya kira tidak nyambung itu, justru pemberantasan korupsi sekarang makin intens, berarti bukan dulu tidak ada korupsi tapi dulu tidak terdeteksi tidak terendus. Sekarang korupsi itu karena sistemnya, penangkalannya, pemberantasannya sudah canggih dan serius, makanya selalu bisa ditangkap, sehingga ada kejadian korupsi, langsung," kata Ma'ruf di kediamanannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Jumat (16/3/2019).
Ketua Majelis Ulama Indonesia itu bahkan mengklaim Jokowi selaku capres petahana tak mau ikut campur masalah proses hukum yang kini dijalani Rommy. Jokowi, kata dia menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke KPK.
"Kalau penegakan hukum kan sudah jelas, pemerintah pak Jokowi kan mendukung upaya penegakan hukum dan tidak mau mengintervensi hukum," kata Ma'ruf.
Meski demikian, Ma'ruf meminta agar proses hukum terkait penangkapan Rommy bisa mengedepankan azas praduga tak bersalah. Mengingat, status Rommy masih sebagai terperiksa.
"Tentu kita harus tetap berpraduga tak bersalah, itu prinsip," ujar Ma'ruf.
Selain itu, dia tak mau kasus penangkapan Rommy yang dilakukan penyidik KPK dikaitkan dengan konstestasi Pilpres 2019. Sebab, menurutnya, kasus tersebut merupakan masalah pribadi yang dilakukan Rommy.
"Saya kira masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan Pilpres, jangan sampai ini dikait-kait. itu pribadi tidak ada hubungannya sama Pilpres," ucapnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf meminta masyarakat bisa membedakan kasus pribadi Rommy dengan kapasitasnya yang menjadi anggota Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN). Dia meminta kasus itu tak dihubung-hubungkan dengan tim sukses Jokowi-Ma'ruf.
Baca Juga: Bukan Cuma Vicky Nitinegoro yang Mau Dampingi Nikita Mirzani Lahiran
"Masyarakat harus bisa membedakan antara personal kemudian kepentingan kepentingan kita pilpres. Jadi jangan pilpres dikaitkan dengan urusan pribadi," ucap Ma'ruf.
