Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan pemerintah mempercepat pembagian sertifikat tanah kepada warga. Menurutnya, pemberitan sertifikat tanah itu dipercepat karena untuk mengantisipasi adanya konflik lahan di beberapa daerah.
"Setiap saya pergi ke kampung, setiap saya pergi ke desa, ke daerah-daerah manapun, Sumatera, Kalimantan, NTB, Bali, Maluku semuanya mengeluhkan sengketa tanah, sengketa lahan, konflik lahan, konflik tanah di mana-mana," ujar Jokowi saat penyerahan 5.000 sertifikat tanah gratis kepada 4.000 warga Kota Bogor an 1.000 Kabupaten Bogor di Lapangan Parkir Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/3/2019).
Jokowi menilai pemicu konflik muncul lantaran masyarakat belum memiliki sertifikat atas hak kepemilikan tanah. Sengketa lahan dan konflik lahan, kata Jokowi, biasa terjadi mulai dari masalah internal keluarga, tetangga hingga perusahaan.
"Kenapa itu terjadi ? Karena masyarakat nggak pegang tanda bukti hak hukum hak atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat. Ada yang tetangga dengan tetangga, ada yang saudara dengan saudara, ada yang masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan swasta," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut seharusnya sebanyak 116 juta sertifikat sudah dibagikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Namun, kata Jokowi, pada tahun 2015, pemerintah baru mengeluarkan 46 juta sertifikat.
"Berarti masih kurang 70 juta yang belum pegang sertifkatnya. Apa kejadiannya tadi, sengketa lahan, konflik lahan, sengketa tanah, konflik tanah, karena 70 juta belum pegang (sertifikat) ini, kenapa belum pegang ini karena dulu ngurusnya ruwet, bener?" ucap Jokowi.
"Setahun di seluruh Indonesia hanya diproduksi 500 ribu sertifikat. Kalau masih 70 juta, nunggunya 160 tahun lagi baru selesai sertifikat. Siapa yang mau dapat sertifikat 160 tahun lagi? Silakan maju saya beri sepeda. Nah inilah sekarang kita percepat sertifikat. Supaya enggak ada sengketa. Sedih saya," tandasnya.
