Suara.com - Aktivis dan pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya menganggap Presiden Jokowi tak pantas mengklaim pembangunan Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta yang akan diresmikan pada hari ini, Minggu (24/3/2019) sebagai prestasinya.
Marco menyebut MRT dibangun oleh beberapa kepala daerah.
Pendiri Rujak Center for Urban Studies (RCUS) itu mengatakan Jokowi telah berbohong dengan mengatakan MRT pembangunan MRT adalah keputusan dirinya bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat memimpin DKI Jakarta 2012-2017.
"Saya terus terang mencapai puncak kejijikan karena pernyataan Joko Widodo @jokowi ini. Literel, hampir muntah. Malu dan mual telah salah pilih seorang pembohong akut dan berulang. MRT itu baru...masih banyak saksi hidup, termasuk Gub Fauzi Bowo!" Tulis Marco melalui akun Twitter pribadinya @mkusumawijaya seperti dikutip Suara.com, Minggu (24/3/2019).
Menurut Marco, Jokowi salah, karena kebijakan mengenai pembangunan MRT sudah dimulai sejak era Gubernur DKI sebelumnya Fauzi Bowo yang menginisiasi kaiian bersama Japan International Cooperation Agency (JICA)
"Fauzi Bowo memulai kajian, menanda tangani kontrak dengan JICA, siapkan/revisi berbagai aturan yang perlu, membentuk PT MRT, meresmikan persiapan pembangunan. Dari awal dia siapkan itu sampai sekarang jadwalnya tepat, meskipun sempat tertunda karena Jokowi masalahkan tarif," jelas Marco.
Sebelumnya Jokowi menyebutkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah rekan politiknya yang turut berjasa dalam pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT).
Pasalnya, Jokowi sempat berduet dengan Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Negara besar sebesar Indonesia ini masa baru punya MRT sekarang? Itu pun, putusan politiknya kita putuskan saat saya jadi gubernur saat itu, dengan Pak Ahok," ujar Jokowi saat berpidato dalam deklarasi 10 ribu pengusaha untuk Jokowi - Maruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019) malam.
Jokowi menyebut sudah 30 tahun silam MRT diajukan, namun tidak diputuskan oleh gubernur sebelumnya dengan alasan tidak memberikan keuntungan.
"Yang namanya MRT kenapa sampai 30 tahun tidak diputuskan? Karena yang dipikirkan gubernur hanya untung rugi," katanya.
Untuk diketahui, pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional.
Berangkat dari kejelasan tersebut, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab.
Kemudian dibentuklah PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) pada tanggal 17 Juni 2008 dengan saham terbesar dipegang oleh Pemprov DKI saat dipimpin oleh Gubernur Fauzi Bowo.
PT MRT menjalin kerjasama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang kemudian merger menjadi JICA sebagai tim penilai dari JBIC selaku pemberi pinjaman.
TERPOPULER
