Suara.com - Pada penyelenggaraan Pemilu 2019, media sosial kerap jadi wadah masyarakat menyuarakan pendapatnya. Sayang, media sosial juga jadi tempat para akun robot. Mereka menyebarkan isu terkait Pemilu 2019 yang meresahkan. Kalau tak segera ditindak, mereka bisa memicu konflik.
Pada awal April 2019, Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM sempat merilis hasil big data terkait KPU dan penyelenggaraan Pemilu 2019. Setidaknya, ditemukan lebih dari 6.000 cuitan berisi ketidakpercayaan terhadap KPU.
Temuan DPP Fisipol UGM ini pun sempat membuat khawatir karena banyak akun robot, yang secara sistematis mendelegitimasi KPU tanpa dasar dan bukti, dan cenderung menyebarkan hoaks.
Terkait hal tersebut, Core Doctoral Faculty di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Dr. Dicky Sofjan, berharap akun robot yang menyebarkan isu tidak benar terkait KPU dan Pemilu 2019, segera ditertibkan oleh aparat.
Karena tak cuma membuat resah, cuitan yang punya tendensi untuk menyudutkan salah satu pihak, dalam kasus ini adalah KPU dianggap bisa mengakibatkan konflik di lapisan masyarakat.
''Menurut saya, aparat harus bermain di sini. Untuk menertibkan dan mengamankan media sosial agar jangan terjadi kebohongan-kebohongan publik,'' buka Dr. Dicky Sofjan saat diwawancarai di Kantor Humas dan Protokol Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (23/4/2019).
Ia menambahkan, kalau konflik yang ditimbulkan akan mengorbankan masyarakat di grassroots, lapisan masyarakat paling bawah.
''Karena yang jadi korban kan, pada akhirnya adalah masyarakat di grassroots (akar rumput--RED). Dan konflik itu pada akhirnya akan melibatkan masyarakat yang paling bawah, dan ini yang harus kita hindari,'' imbuhnya.
Selain penindakan oleh aparat yang berwenang, peningkatan pendidikan juga dianggap perlu untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat, supaya tidak mudah termakan isu atau kabar hoaks, yang pada akhirnya hanya menimbulkan konflik.
Baca Juga: Dosen UGM: Hidup itu Bukan Cuma soal Pilpres dan Pemilu
