Suara.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko ikut mengomentari adanya hasil keputusan Ijtimak Ulama III yang mendesak KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin karena ada temuan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilu 2019.
Moeldoko mengaku heran dengan adanya keputusan yang ditelurkan Ijtimak Ulama III. Pasalnya, menurutnya keputusan yang dipaparkan para tokoh dalam forum itu telah melampaui aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
"Kita kan sudah ada konstitusi dan Undang-undang. Ijtimak bagiamana ceritanya. Negara kita kan negara hukum bukan negara ijtimak," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Diketahui, Ijtimak Ulama III yang digelar di Sentul, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019) menyimpulkan bahwa terdapat kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif pada pelaksanaan Pemilu 2019. Ijtimak Ulama III juga mendesak agar Bawaslu dan KPU mendiskualifikasi atau membatalkan pencapresan dan pencawapres Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Menanggapi hal itu, Moeldoko meminta semua pihak menghormati hukum yang ada di Indonesia, bukan negara yang berdasarkan hasil keputusan Ijtimak Ulama III.
"Kita ini menghormati hukum. Dasar negara kita bukan berdasarkan ijtimak. Saya harus bicara jelas," tandasnya.
