Suara.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak merespon terkait permintaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada KPU untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan Pemilu 2019.
Menurut Dahnil, evaluasi pemilu harus dilakukan menyeluruh. Bahwa sistem Pemilu 2019 secara serentak sejatinya tidak perlu dilakukan kembali. Setelah itu, jumlah calon anggota legislatif (caleg) per dapil juga bisa dirancang ulang.
"Pemilu memang harus dievaluasi," kata Dahnil kepada Suara.com, Senin (13/5/2019).
"Jumlah caleg dalam satu partai, saran saya caleg-caleg cukup melakukan konvensi internal partainya, kemudian setiap partai satu dapil cukup 1 orang saja yang terpilih dari konvensi internal partai," sambungnya.
Selain itu Dahnil juga melihat harus ada evaluasi terkait dengan netralitas aparatur negara dan penegak hukum selama pemilu berlangsung. Dahnil melihat adanya indikasi kecurangan dalam pelaksaan Pemilu 2019.
"Evaluasi netralitas aparatur negara dan aparatur hukum, harus ada sistem pengawasan yang ketat dan kuat terhadap penggunaan aparatur negara pada pemilu, termasuk sanksi yang tegas," tandasnya.
Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, meminta KPU untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan Pemilu 2019. Dia berharap pemilu selanjutnya tidak ada korban jiwa.
Megawati mempertanyakan banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur seusai proses pemungutan suara 17 April.
"Sudah saya sampaikan, kenapa bisa banyak itu yang sampai meninggal. Supaya hal-hal ini dijadikan pembelajaran, dievaluasi untuk tata cara yang akan datang," kata Megawati saat ditemui di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).
Baca Juga: Rekapitulasi Suara Pemilu 2019: Jokowi dan PDIP Berjaya di Sulawesi Barat
Meski begitu, dia tetap mengapresiasi kinerja KPU yang sejauh ini sudah menyelenggarakan Pemilu 2019 dan mengucapkan duka cita bagi seluruh petugas KPPS yang gugur.
