Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono merespons permintaan Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin kepada pemerintah, agar fraksi partainya di DPR RI tak digaji. Arief membalas dengan meledek TKN berpikiran pendek.
Permintaan TKN Jokowi - Maruf Amin tersebut didasari atas pernyataan Arief, yang menyerukan publik pendukung Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno untuk tidak menerima hasil Pilpres 2019, sekaligus memboikot pembayaran pajak.
"TKN akalnya pendek ya. Kalau sekarang hingga Oktober 2019 harus bayar pajak, karena Jokowi – Jusuf Kalla masih memerintah dan dihasilkan dari pemilu yang terlegitimasi,” kata Arief kepada Suara.com, Kamis (15/5/2019).
Hal berbeda kalau KPU menyatakan Jokowi – Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Ketika hal itu terjadi, maka seruan Arief baru bisa diterapkan.
Apalagi, Arief mengklaim, pendukung Prabowo – Sandiaga menyetujui seruannya untuk memboikot pembayaran pajak.
"Iya dong masyarakat yang setuju dan mendukung Prabowo – Sandiaga enggak perlu bayar pajak, karena kan kita enggak mengakui pemerintah hasil Pilpres 2019," tegasnya.
Untuk diketahui, Juru Bicara TKN Arya Sinulingga mengatakan kalau anggota Partai Gerindra tidak membayar pajak, maka fraksi mereka di DPR tak perlu digaji.
"Kalau begitu, kami minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota Fraksi Gerindra. Jangan juga dikasih THR karena semua itu dari pajak," ujar Arya di Posko Cemara Menteng, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Arief Poyuono Ajak Publik Boikot Bayar Pajak, Ali Ngabalin: Gendeng
