Stok Minyak AS Menipis dan Harga Brent Meroket, Rencana Pasokan UEA Jadi Pertaruhan RI

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendesak pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif dan mendalam terkait rencana pasokan 30 juta barel minyak mentah (crude oil) dari Uni Emirat Arab (UEA). DPR mengingatkan agar skema kerja sama internasional ini dihitung secara presisi dari sisi teknis maupun fiskal guna memastikan kedaulatan energi nasional tanpa membebani keuangan negara.

Dorongan tersebut mengemuka merespons pernyataan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengenai potensi masuknya pasokan minyak mentah skala besar dari UEA. Kendati menyambut positif peluang kerja sama tersebut, DPR menekankan perlunya penerapan prinsip kehati-hatian.

"Rencana tersebut patut kita sambut secara positif. Kendati demikian pemerintah, khususnya SKK Migas dan kementerian terkait, harus tetap cermat dan berhati-hati," tegas Rivqy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Pernyataan DPR ini sekaligus merespons dinamika informasi di publik. Sebelumnya, Kepala SKK Migas sempat menyatakan pada Selasa (27/10/2026) bahwa pihak UEA akan mengirimkan 30 juta barel minyak mentah secara cuma-cuma. Namun, kabar tersebut diluruskan oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan bahwa kesepakatan tersebut masih berada pada tahap awal penjajakan.

"Hal itu masih sebatas potensi. Semuanya masih dalam tahap penjajakan awal," terang Bahlil di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Rivqy menekankan pentingnya kalkulasi ulang atas seluruh aspek operasional sebelum pemerintah mengambil keputusan final. Beberapa variabel teknis utama yang wajib dipastikan meliputi tingkat kesesuaian kualitas minyak mentah dari UEA dengan spesifikasi kilang pengolahan di dalam negeri, kapasitas penyerapan kilang domestik, hingga efisiensi jalur distribusi.

Dari kacamata anggaran, pemerintah diimbau untuk menghitung ulang kebutuhan impor minyak nasional secara riil, komponen biaya pengadaan, beban subsidi serta kompensasi energi, hingga ketahanan kas negara saat ini.

"Pemerintah perlu menghitung ulang total kebutuhan impor minyak nasional, biaya pengadaan energi, beban subsidi serta kompensasi energi, hingga kondisi riil keuangan negara saat ini," tambah Rivqy.

Langkah antisipatif ini dinilai vital mengingat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) domestik terus meningkat pesat, sementara produksi minyak mentah dalam negeri (lifting) terus menghadapi tekanan penurunan alami (natural decline) pada sumur-sumur tua.

"Intinya, Indonesia selalu terbuka terhadap bantuan dan kerja sama dari negara sahabat. Namun, kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas utama. Pastikan tidak ada konsekuensi yang merugikan masyarakat maupun negara," ujarnya.

Kewaspadaan pemerintah Indonesia kian krusial mengingat dinamika pasar energi global tengah bergejolak. Laporan terbaru dari Badan Informasi Energi Amerika Serikat (US Energy Information Administration/EIA) mencatat cadangan minyak mentah komersial AS menyusut sebanyak 1,9 juta barel pada pekan yang berakhir 23 Oktober. Penurunan ini membawa total stok AS berada di level 410,6 juta barel, atau sekitar 4 persen di bawah rata-rata lima tahunan.

Menipisnya cadangan minyak di AS langsung memicu lonjakan harga minyak di pasar berjangka internasional. Harga minyak mentah acuan Brent menguat ke posisi US$115,61 per barel, atau melonjak sekitar US$7 per barel dibandingkan periode yang sama pekan sebelumnya. Sementara itu, minyak mentah acuan Amerika Serikat, West Texas Intermediate (WTI), melesat ke level US$102,41 per barel.

Meskipun stok bensin AS dilaporkan naik 3,9 juta barel, produksi bahan bakar distilat justru merosot dengan cadangan tersisa 10 persen di bawah rata-rata lima tahunan. Di tengah kenaikan harga komoditas energi global ini, kepastian skema pengadaan minyak dari UEA dipandang sebagai pertaruhan penting bagi stabilitas pasokan dan beban APBN Indonesia ke depan.