Yusril Bandingkan People Power Era Soekarno, Soeharto dan Saat Ini

Suara.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra membuat tulisan dengan judul People Power Akhirnya Akan Mencari Legitimasi Konstitusional.

Tulisan Yusril tersebut menyusul isu People Power yang digaungkan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Dalam tulisannya, Yusril menyebut isu People Power muncul usai Pemilu serentak 17 April 2019 lalu. Namun istilah People Power yakni penggunaan kekuatan massa untuk mendesak perubahan politik atau pergantian kekuasaan di suatu negara.

"Akhir-akhir ini kosa kata people power banyak terdengar dalam wacana politik usai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Secara sederhananya, istilah people power itu dimaksud sebagai penggunaan kekuatan massa (rakyat) untuk mendesakan perubahan politik atau pergantian kekuasaan di suatu negara," ujar Yusril melalui tulisannya.

Kata Yusril, umumnya people power itu digunakan untuk meruntuhkan rezim yang berkuasa relatif terlalu lama, dianggap diktator, sewenang-wenang dan menyengsarakan rakyat.

"Sementara upaya-upaya normal konstitusional untuk melakukan perubahan terhalang oleh kekuatan rezim, baik menggunakan kekuatan militer maupun kekuatan lembaga-lembaga konstitusional dan administratif yang direkayasa begitu rupa untuk melanggengkan kekuasaan," tuturnya.

Yusril menyebut, dalam sejarah ada beberapa kasus people power seperti yang terjadi di Philipina dalam meruntuhkan kekuasaan Presiden Ferdinand Marcos, people power yang mendesak mundurnya Presiden Soekarno (1966/1967) serta people power dalam mendesak untuk melengserkan Presiden Soeharto (1998).

Ia menceritakan akibat people power yang terjadi berminggu-minggu lamanya di Metro Manila, Marcos akhirnya meninggalkan Philipina menuju Guam, pulau kecil tidak jauh dari Philipina tetapi menjadi wilayah Amerika Serikat.

Kemudian akibat People Power di Indonesia, Soekarno juga secara bertahap dimundurkan dari kekuasaannya pasca G 30 S, setelah lebih 20 tahun menjabat sebagai Presiden, namun baru sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 benar-benar efektif sebagai kepala pemerintahan.

Dan akibat People Power Soeharto, akhirnya juga menyatakan berhenti dari jabatannya setelah berkuasa lebih dari 30 tahun akibat krisis moneter dan segala implikasinya yang mulai terjadi pada akhir 1997.

"Baik Soekarno maupun Soeharto didesak untuk turun dari jabatannya melalui gerakan massa yang disebut dengan people power itu," tandasnya.