Suara.com - Fadli Zon, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, mengomentari soal rencana pembunuhan terhadap empat pejabat negara saat kerusuhan 22 Mei berlangsung.
Menurutnya, kabar tersebut hanya dijadikan sebagai pengalihan isu dari banyaknya korban yang berjatuhan akibat adanya kerusuhan 22 Mei.
Fadli mengatakan, pengungkapan adanya isu rencana pembunuhan terhadap empat pejabat negara berlebihan.
Apabila memang terbukti, Fadli meminta pihak kepolisian untuk mengungkap orang-orang di balik rencana tersebut.
"Saya enggak yakin. Siapa sih yang mau melakukan itu? Jangan lebai. Siapa? Tunjuk dong orangnya," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Rabu (29/5/2019).
"Polisi itu gampang kok mendeteksi orang mau menarget dan orang juga kalau mau menarget membunuh, enggak akan bilang-bilang. Jangan mengalihkan isu," sambungnya.
Lagipula menurutnya, apabila memang ancaman tersebut benar adanya, pihak kepolisian harus bisa menunjukkan bukti ancamannya tersebut.
Ia juga menyebut pernah mendapatkan ancaman dari melalui pesan singkat hingga aplikasi pesan instan atau WhatsApp.
"Justru yang mengancam-ancam pihak lain ya termasuk pernah diancam di Twitter, di beberapa tempat, di WA ada, di SMS ada. Saya bisa tunjukkan ancaman-ancaman itu. Itu tidak apa-apa kalau menurut saya," ujarnya.
"Apalagi ini purnawirawan jenderal, masak pakai dikawal-kawal takut segala," sambungnya.
Fadli juga menilai, seharusnya pihak kepolisian fokus kepada penyelidikan atas meninggalnya 8 warga saat kerusuhan terjadi.
Fadli meminta kepolisian bisa mengungkap penyebab dari meninggalnya 8 warga yang meninggal tersebut.
"Ini yang harus dijelaskan oleh pemerintah, bukan soal 4 pejabat yang ditarget. Saya juga bisa ngarang cerita kayak begitu. Saya ditargetkan pembunuhan gitu, saya bisa ngarang juga."
Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap ada 4 pejabat yang diancam ditembak mati saat kerusuhan 21 - 22 Mei 2019. Pejabat itu adalah pejabat sekelas menteri.
Mereka adalah Menkopolhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen Gories Mere. Menurut dia, hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan resmi.
TERPOPULER
