Suara.com - Pemprov DKI Jakarta meniadakan istilah operasi yustisi atau kependudukan sejak seusai libur Idul Fitri 2019, karena ingin menjadikan ibu kota sebagai kawasan yang setara untuk semua golongan.
"Mulai tahun ini, tidak lagi ada istilah operasi, yang ada adalah pelayanan jasa kependudukan untuk mereka-mereka yang bekerja di Jakarta. Nah kami semua ingin ini semua berjalan dengan baik," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2019).
Pemprov menginginkan Jakarta menjadi tempat yang setara bagi semuanya. Karena dalam praktiknya, operasi tersebut selama ini hanya menyasar masyarakat kelas bawah.
Padahal, kata Anies, orang-orang daerah yang datang ke Jakarta setelah lebaran, ada dari kelas menengah dan atas juga.
"Hampir pasti yang di atas tidak tertangkap dalam operasi-operasi Justicia. Yang (operasi) itu diselenggarakan oleh siapa? Oleh kita sendiri," kata Anies.
Sementara itu, Anies berpesan agar warga Jakarta pulang ke kampung halaman secara selamat. Berkat kedatangan mereka, perekonomiannya bergerak.
"Berkat kedatangan mereka, kesejahteraan kita meningkat. Dan berkat mereka, Jakarta pendapatan pajaknya meningkat. Karena itu kita kembalikan pendapatan pajak itu kepada mereka dalam bentuk fasilitas kendaraan pulang mudik," kata Anies.
Anies juga menganjurkan kepada para pemudik yang akan membawa keluarganya ke Jakarta, agar memastikan membawa surat-surat kependudukan lengkap.
Kedua, usahakan memiliki kepesertaan BPJS, sehingga kalau di Jakarta ada masalah kesehatan, mudah Dijamin.
"Ketiga, bawa keterampilan, bawa pengalaman, bawa kemampuan, sehingga di Jakarta ikut menggerakkan perekonomian. Dengan cara begitu, maka datang ke Jakarta, ikut berkontribusi kehidupan perekonomian di tempat kita," katanya.
TERPOPULER
