Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Bisa Bebani Ekonomi, Ada Biaya yang Harus Ditanggung

Suara.com - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia. Terutama, melalui meningkatnya ketidakpastian politik yang dapat berdampak pada kepercayaan investor.

Ketidakpastian politik dinilai memiliki konsekuensi ekonomi karena investor berpotensi meminta premi risiko atau risk premium lebih tinggi ketika melihat adanya risiko yang belum jelas.

Lead Economist Bank Danamon, Irman Faiz, mengatakan ketidakpastian politik memang memiliki biaya yang harus ditanggung oleh perekonomian. Namun, pergerakan pasar keuangan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor.

"Jadi yang namanya uncertainty di politik itu pasti ada cost-nya, risk premium. Kalau misalnya uncertainty itu tinggi, risk premium yang diminta juga tinggi. Tapi perlu kita perhatikan bahwa pergerakan di pasar keuangan tidak hanya digerakkan oleh satu force, tapi berbagai force," katanya saat FGD di Sabang, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, jika melihat perkembangan pasar keuangan dalam dua hari terakhir sejak isu penyadapan mencuat, pergerakannya justru menunjukkan perbaikan.

Kondisi tersebut terjadi karena terdapat faktor eksternal yang lebih besar memengaruhi dinamika sektor keuangan domestik, terutama perkembangan geopolitik global dan arah kebijakan politik Amerika Serikat.

"Nah kalau kita lihat di isu penyadapannya kan di dua hari terakhir. Nah itu kan kita lihat dua hari terakhir justru pergerakan pasar keuangan relatively membaik. Kenapa bisa membaik? Karena ada faktor yang lebih besar mempengaruhi dinamika sektor keuangan, yaitu geopolitik outlook trajectory dari US midterm election kemarin," bebernya.

Irman menjelaskan, penurunan imbal hasil atau yield US Treasury serta potensi penurunan harga minyak turut memberikan pengaruh terhadap pergerakan pasar keuangan Indonesia.

Dengan demikian, premi risiko yang diperhitungkan investor setelah munculnya kasus tersebut belum lebih besar dibandingkan dampak positif dari perkembangan global dan potensi meredanya ketegangan geopolitik.

"Kemudian juga kita lihat US treasury yield turun, potensi harga minyak turun. Itu lebih mempengaruhi pergerakan pasar keuangan domestik. Artinya risk premium yang dilihat oleh investor setelah pengumuman kasus ini itu tidak lebih besar daripada positive impact dari global atau geopolitical potential de-escalation tadi," terangnhya.

Meski demikian, Irman mengingatkan terlalu dini untuk menyimpulkan dampak jangka panjang kasus penyadapan tersebut terhadap perekonomian. Pasalnya, perkembangan isu politik tersebut masih sulit diprediksi, termasuk kemungkinan eskalasi yang lebih besar.

"Nah tentu it's too early to say gitu ya, apakah isu politik ini akan escalate dan menjadi besar karena sangat sulit kita memprediksi. Tapi yang jelas adalah ketika investor mengalami ketidakpastian itu ada cost yang harus kita bayar," jelasnya.

Lebih lanjut, Irman menilai pemerintah perlu menjaga transparansi proses hukum untuk mengurangi ketidakpastian yang dirasakan investor.

Menurutnya, kejelasan penanganan kasus menjadi penting agar investor dapat menilai apakah persoalan tersebut berpotensi mengganggu konsistensi kebijakan pemerintah maupun kredibilitas institusi.

"Pertama berarti transparansi proses hukumnya harus ditingkatkan, harus dijaga supaya investor juga bisa memantau oh ini dampaknya akan kecil, oh ini tidak akan mempengaruhi konsistensi dari policy, oh ini tidak akan mempengaruhi kredibilitas institusi," ungkap Irman.

Ia menegaskan, transparansi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan premi risiko yang diminta investor tidak meningkat terlalu tinggi.

Dengan begitu, perkembangan positif dari pasar global tetap dapat memberikan daya tarik bagi aset-aset domestik di tengah munculnya ketidakpastian politik.

"Itu yang perlu kita make sure bahwa transparansi itu terjadi sehingga premium yang diminta oleh investor tidak lebih besar daripada perbaikan di global yang membuat aset domestik menjadi relatively lebih menarik," pungkasnya.