Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku akan berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk menelusuri data soal tiga persen anggota TNI yang dianggap antipancalisa terpapar paham radikalisme.
"Saya akan konfirmasi dulu kepada beliau (Ryamizard) dasarnya apa, riset atau survei dari mana biar clear nantinya seperti apa," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Dia menganggap angka tiga persen merupakan jumlah yang cukup banyak. Karena itu, dirinya ingin mengetahui apa penyebab para prajurit TNI menyimpang dari ideologi pancasila.
"Iya cukup banyak (tiga persen), makanya kami ingin tahu apa (penyebabnya)," tutur dia.
Lebih lanjut, mantan Panglima TNI itu pihaknya akan mendalami data yang diungkap Kemenhan. TNI, kata Moeldoko akan tegas memberikan sanksi kepada prajurit TNI yang terindikasi paham radikalisme.
"Begini, di TNI itu ada yang namanya shanti dharma, itu biasanya ada jam komandan setiap saat. Setiap saat itu ada jam komandan, makanya yang perlu kita lihat lagi adalah sudah sejauh mana itu, nanti kami dalami," ucap dia.
Namun jika anggota TNI yang terindikasi paham radikalisme sudah mengakar, sanksinya dipecat. Dia pun berkelakar bahwa sanksinya bagi TNI yang sudah terkena paham radikalisme akan dibuang laut.
"Yapi pada dasarnya di TNI tegas, kalau indikasinya sudah tidak bisa diperbaiki ya (dipecat), buang ke laut kan begitu," tandasnya.
Baca Juga: Moeldoko: Saya Tidak Pernah Mengajarkan Berbuat Curang
