Suara.com - Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno berharap ada usaha nyata dari pendukung dan tim sukses dua pasangan capres-cawapres yang berkontestasi dala Pilpres 2019 untuk bisa menurunkan tensi pascapenyelengaraan pesta demokrasi tersebut.
Juru Bicara Hukum BPN Prabowo - Sandiaga, Hendarsam Marantoko mengatakan salah satu langkah positif telah diperlihatkan dengan penangguhan penahanan Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko yang menjadi contoh upaya untuk mendinginkan panasnya suasana politik.
Hendarsam mengatakan pihaknya sudah berupaya untuk menyejukkan suasana pascapilpres 2019 yang meminta pendukungnya tidak melakukan aksi massa selama sidang sengketa Pilpres 2019 berlangsung.
Menurutnya, kubu lawan yakni Capres - Cawapres Nomor Urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin juga harus melakukan hal yang sama.
Hal itu disampaikan Hendarsam ketika disinggung soal wacana Kuasa Hukum Jokowi - Maruf Amin yang akan melaporkan saksi kubu Prabowo - Sandiaga, Beti Kristina ke pihak kepolisian.
"Dari pihak 01 harusnya melakukan yang sama termasuk mungkin dari semua proses-proses hukum itu kan harus kita cooling down juga. Jangan sampai itu malah menimbulkan gesekan," kata Hendarsam saat ditemui di D'Consulate Resto, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).
Kemudian, Hendarsam mencontohkan permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka kepemilikan senjata api Mayjen TNI (Purn) Soenarko. Pihak penjamin dari pemohon itu ialah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Hendarsam memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang mengabulkan permohonan tersebut, karena hal itu bisa menjadi bukti telah menurunkan panasnya tensi antara TNI - Polri atas ditangkapnya Soenarko.
"Tensi yang tinggi antara Polri dan TNI harus kita kurangi, kita gak bisa menutup mata bahwa saat ini ada kegelisahan dari para purnawirawan Polri ketika terkait dengan permasalahan hukum," tandasnya.
TERPOPULER
