Suara.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan sebanyak 47 ribu personel gabungan TNI -Polri juga telah disiagakan di kawasan Mahkamah Konstitusi.
Pasukan polisi dan tentara juga menjaga Gedung DPR, Bawaslu, KPU, dan sejumlah Kedutaan Besar. Polisi meminta masyarakat tidak perlu khawatir.
"Kekuatan di MK semua, termasuk satpol PP. Gedung DPR MPR juga, Bawaslu, KPU dan kedutaan besar. centra perekonomia masyarahat. Dengan jumlah 47 ribu personel lebih petugas keamanan memberikan jaminan keamanan di Jakarta. Masyarakat jakarta tidak perlu khawatir," ujar Dedi ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (27/6/2019).
Sebelumnya, Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji memprediksi demo di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Massa pendemo kemungkinan bergesekan.
Indriyanto Seno Adji mengingatkan pengerahan massa menjelang putusan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis ini berpotensi terjadinya gesekan sosial yang berdampak kepada chaos.
"Pengerahan massa, baik langsung atau tidak langsung akan berpotensi gesekan sosial yang berdampak chaos. Karena itu percayakan semua masalah Pilpres ini kepada putusan Mahkamah Konstitusi," kata Indriyanto saat dihubungi, Kamis pagi.
Ia pun mengimbau semua pihak, baik peserta maupun pendukung salah satu pasangan capres-cawapres sebaiknya menghargai apapun substansi putusan MK dan menghindari pengerahan massa dengan dalih menjaga netralitas MK sebagai Mahkamah Keadilan.
"Putusan MK yang independen, netral dan Imparsial ini merupakan cermin dari keberhasilan Negara membangun demokrasi di dalam sistem peradilan yang transparan," katanya.
Selain itu Putusan MK menjadi momentum bagi segenap komponen bangsa membuktikan persatuan kesatuan bangsa dan negara, juga lebih penting dari pada isu sosial politik lainnya, sehingga saatnya meninggalkan soal ketidakberhasilan pembuktian maupun isu kecurangan peserta pilpres ini.
"Negara telah berhasil membangun budaya demokrasi dalam sistem peradilan yang Independen, Netral dan Transparan bahkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak yang tidak mengakui kekalahan Pilpres ini melalui MK," kata Indriyanto.
Oleh karena itu, tambah dia, negara dan masyarakat pasti akan menolak setiap gerakan massa ataupun perusuh demokrasi yang berdalih keagamaan, politik dan kondisi sosial apapun yang mengganggu pada saat maupun pasca Putusan MK ini.
"Negara selalu siap melakukan penegakan hukum yang tegas, proporsional dan terukur terhadap perusuh demokrasi, khususnya terhadap gangguan pelaksanaan sistem hukum putusan MK ini," ucapnya.
TERPOPULER
