Relawan Bikin KTP Prabowo - Sandi, Gerindra Siapkan Gugatan ke Pengadilan

Reza Gunadha | Novian Ardiansyah | Suara.com

Rabu, 03 Juli 2019 | 18:25 WIB
Relawan Bikin KTP Prabowo - Sandi, Gerindra Siapkan Gugatan ke Pengadilan
[Suara.com/Nurman/Oxta]

Suara.com - Partai Gerindra meminta kepada relawan pembuat Kartu Tanda Pendukung alias KTP Prabowo – Sandi, untuk segera memohon izin kepada Prabowo Subianto atas pencatutan nama dalam produk tersebut.

Apabila imbauan itu tidak dilakukan, DPP Partai Gerindra tidak segan membawa pembuat KTP Prabowo – Sandi itu ke jalur hukum.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menerangkan, pembuatan KTP Prabowo – Sandiaga itu nyatanya di luar persetujuan Prabowo.

Karenanya, ia meminta kepada pembuat kartu itu untuk segera mengajukan perizinan kepada Prabowo.

"Kami mengimbau kepada seluruh penyelenggara yang mengatasnamakan apa pun yang berbau Pak Prabowo, untuk memintakan izin dahulu," kata Dasco di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Apabila permintaan dari Gerindra tidak didengarkan, maka Gerindra akan mengambil jalur hukum. Selain mencatut nama tanpa izin, Dasco juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap efek kepada nama Prabowo setelah KTP Prabowo – Sandi yang beredar luas.

"Mengingat efek yang ditimbulkan bisa berakibat terhadap nama baik Pak Prabowo, apabila kegiatan-kegiatan ini tetap saja dilakukan, maka atas petunjuk Pak Prabowo, kami akan mengambil langkah-langkan hukum yang diperlukan untuk itu," tegasnya.

[Suara.com/Nurman/Oxta]
[Suara.com/Nurman/Oxta]

Untuk diketahui, kekecewaan pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Pilpres 2019 rupanya telah membuka peluang bagi pelaku bisnis percetakan.

Hal itu terbukti dengan viralnya pembuatan Kartu Tanda Pendukung Prabowo-Sandi (KTP-PS).

Disebutkan akun Twitter humor @juriglagu, Minggu (30/6) akhir pekan lalu, warga yang berminat untuk memiliki KTP Prabowo-Sandi disarankan mengakses ktpprabowo.id.

Benar saja, laman tersebut menampilkan penampakan tiga macam KTP-PS, dengan biaya pembuatan yang berbeda pula, yang bisa dipesan melalui WhatsApp.

Untuk pembuatan satu kartu reguler, pendukung Prabowo – Sandiaga harus membayar biaya sebesar Rp 20 ribu, untuk kartu gold Rp 35 ribu, dan kartu platinum Rp 40 ribu.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Relawan Bikin KTP Khusus, Prabowo Senang Sekaligus Terharu

Relawan Bikin KTP Khusus, Prabowo Senang Sekaligus Terharu

News | Rabu, 03 Juli 2019 | 17:40 WIB

Ogah Dicatut Sembarangan, Gerindra: Pembuatan KTP Prabowo Harus Ajukan Izin

Ogah Dicatut Sembarangan, Gerindra: Pembuatan KTP Prabowo Harus Ajukan Izin

News | Rabu, 03 Juli 2019 | 17:37 WIB

Andre Rosiade: Posisi Gerindra Bisa di Luar, Bisa Juga di Pemerintahan

Andre Rosiade: Posisi Gerindra Bisa di Luar, Bisa Juga di Pemerintahan

News | Rabu, 03 Juli 2019 | 15:59 WIB

Surat Kuasa Palsu, MK Tetap Proses Gugatan Tommy Soeharto ke Gerindra

Surat Kuasa Palsu, MK Tetap Proses Gugatan Tommy Soeharto ke Gerindra

News | Rabu, 03 Juli 2019 | 15:49 WIB

Terkini

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:48 WIB

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:42 WIB

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:14 WIB

Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!

Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:55 WIB