Infografis
"Dia (Komisi I) akan mempertimbangkan ini untuk revisi undang-undnag penyiaran saat ini dan untuk seleksi ke depan. Jadi kali ini kelihatannya ada semacam kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi I," kata Adrianus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019).
Ia berujar, temuan maladministrasi itu di awali dengan adanya laporan kepada Ombudsman ihwal hilangnya nama calon anggota KPI dalam daftar yang telah diperbaharui.
"Jadi bermula dari adanya laporan yang diajukan kepada kami, dari gampangnya orang yang ikut seleksi lalu kemudian mengaku bahwa namanya muncul dalam daftar nama 27. Lalu kemudian hilang namanya dalam daftar 34 orang, maka kami melakukan beberapa langkah yang bersifat cepat," kata Adrianus.
Diakui Adrianus, Ombudsman juga telah melakukan beberapa langkah terkait laporan tersebut. Di antaranya ialah melihat dokumen legislasi hingga pihak-pihak terkait dengan seleksi calon anggota KPI, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pansel, kemudian pihak pelapor hingga Komisi I DPR RI.
Dari hasil investigasi tersebut, Ombudsman mendapat empat temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran administrasi dalam proses seleksi calon anggota KPI.
