Suara.com - Video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka soal bonus demografi yang diunggah di kanal YouTube pribadinya menuai pergunjingan warganet.
Meski dibela pemerintah sebagai bentuk komunikasi publik, sejumlah akademisi menilai narasi yang dibangun Gibran terlalu jauh dari realitas yang dihadapi generasi muda hari ini.
Dalam video berdurasi 6 menit 19 detik berjudul 'Generasi Muda, Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia', Gibran menyebut Indonesia memiliki peluang besar melalui bonus demografi yang diperkirakan terjadi antara 2030 hingga 2045.
"Ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekadar angka statistik, tapi menjadi jawaban untuk masa depan Indonesia," kata Gibran dalam monolog tersebut.
Namun di lapangan, video ini justru dibanjiri komentar bernada sinis hingga aksi dislike massal. Meskipun jumlah dislike sudah disembunyikan YouTube, kreator Andovi da Lopez mengungkapkan dalam video reaksinya bahwa rasio dislike mencapai 1 berbanding 12 dibandingkan like.
"Stop dislike video wapres kita!" seru Andovi, seraya meminta warganet untuk menghentikan aksi membully.
Sementara di sisi lain Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menilai unggahan Gibran merupakan upaya mengoreksi bias informasi di ruang publik.
"Kadang-kadang informasi yang beredar sering kali sudah bias dan tidak benar, karena itu baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar," ujar Juri, Minggu (27/4/2025).
Ia menegaskan, penyampaian informasi oleh pejabat publik, termasuk lewat media sosial pribadi, adalah bagian dari tugas untuk menjaga keterbukaan.
Baca Juga: Monolog Gibran Dibela Wamensesneg: Pekerjaan Pejabat Itu Ya Bicara
"Salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara, menyampaikan hal yang menjadi kebijakan," lanjut Juri.
Namun, di sisi lain, sejumlah akademisi menilai isi monolog Gibran terkesan klise dan tidak menjawab masalah nyata yang dihadapi pemuda saat ini.
Sosiolog Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hariyadi menilai bahwa narasi bonus demografi menjadi tidak relevan jika melihat kondisi riil anak muda yang rentan dan terpinggirkan.
"Anak muda sekarang terlihat rentan, bahkan terpinggirkan yang langsung atau tidak merupakan dampak dari kebijakan negara itu sendiri," katanya, dikutip Sabtu (26/5/2025).
Dalam konteks politik, Hariyadi menambahkan, anak muda hanya dianggap sebagai objek suara dalam pemilu, bukan sebagai aktor aktif dalam penyusunan kebijakan.
"Mereka hanya dimanfaatkan untuk suara, tanpa diajak terlibat dalam proses yang menentukan arah bangsa," ujarnya.
