Suara.com - Hingga saat ini, permasalahan yang terjadi pada penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terus menjadi topik hangat publik. Menghabiskan anggaran Rp1 triliun lebih, sistem ini tidak semakin memudahkan. Justru bikin publik marah-marah karena segudang masalah.
Terkini, Ombudsman Republik Indonesia turun tangan memantau Coretax. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengingatkan bahwa ada potensi malaadministrasi dalam penerapan Coretax yang diklaim mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti dalam administrasi perpajakan itu.
"Keluhan dari para pengguna platform ini perlu segera ditangani," tegas Yeka dalam konfirmasi via Antara di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Ia berharap agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem Coretax, dapat segera melakukan perbaikan dan menyediakan alternatif bagi wajib pajak dalam melaksanakan administrasi pelaporan pajak.
Yeka juga menekankan pentingnya DJP dalam menangani pengaduan masyarakat terkait kendala yang dialami saat menggunakan Coretax. Menurutnya, DJP harus mampu memberikan solusi terbaik atas setiap keluhan yang disampaikan.
Terdapat tiga potensi malaadministrasi yang diidentifikasi oleh Yeka. Pertama, ketidakmampuan sistem dalam mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
Kedua, adanya penyimpangan prosedur akibat bug pada sistem Coretax, yang banyak dikeluhkan oleh pengguna. Bug ini menyebabkan aplikasi tidak berfungsi secara normal. Ketiga, potensi ketidaktersediaan layanan, di mana Coretax tidak dapat diakses oleh pengguna.
"Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut hingga saat ini belum mampu memberikan layanan yang dijanjikan," ujar Yeka.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem Coretax. "Saya memahami adanya keluhan terkait Coretax. Kami akan terus melakukan perbaikan," kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa membangun sistem sekompleks Coretax, yang menangani 8 miliar transaksi, bukanlah hal yang mudah. "Ini bukan alasan, tetapi kami ingin memastikan bahwa Indonesia memiliki sistem pengumpulan pajak yang terdigitalisasi, andal, dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai hukum," tambahnya.
Sebagai informasi, DJP dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk menjalankan sistem Coretax secara paralel dengan sistem perpajakan lama.
Beberapa fitur layanan, seperti pelaporan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2025 melalui e-Filing di laman Pajak.go.id, serta penggunaan aplikasi e-Faktur Desktop bagi wajib pajak PKP tertentu, tetap dijalankan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Dengan upaya perbaikan yang terus dilakukan, diharapkan Coretax dapat menjadi sistem yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung administrasi perpajakan di Indonesia.
TERPOPULER
