Tersandung Kasus Suap, Kemendagri Belum Nonaktifkan Gubernur Kepri

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo belum mau langsung menonaktifkan Nurdin Basirun dari jabatannya sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Padahal, Nurdin sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring OTT oleh KPK.

Tjahjo mengatakan, Kemendagri akan nonaktifkan Nurdin setelah status hukumnya inkrah. Akan tetapi, nantinya tugas-tugas Nurdin akan dikerjakan oleh Wakil Gubernur Kepri Isdianto yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas atau Plt.

"Ya belum (di nonaktifkan), ini kan menunggu inkrah dulu. Yang penting wagub dan sekdanya saya panggil hari ini," kata Tjahjo di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (12/7/2019).

Demi berjalannya pemerintahan Kepri, Tjahjo menegaskan akan melakukan pertemuan dengan Isdianto untuk memberikan mandat menggantikan Nurdin apabila telah resmi ditahan. Selain Isdinato, Tjahjo juga akan memanggil Sekda Kepri di waktu yang sama.

"Penegakan hukum silahkan jalan, berproses, wagub akan kooperatif menjelaskan dengan detail sehingga tata kelola pemerintahan akan jalan terus," sambungnya.

Selain itu, Tjahjo mengaku sedih ketika mendengar Nurdin dicokok lembaga antirasuah karena telah melakukan suap perizinan prinsip dan lokasi pemanfaatan laut proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri.

"Saya ingatkan masalah aset, masalah area-area rawan korupsi, dan ini kasus cukup lama di 2018," tandasnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun sebagai tersangka, dalam kasus suap perizinan prinsip dan lokasi pemanfaatan laut proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, penetapan tersangka untuk Nurdin Basirun itu setelah melakukan gelar perkara pascaoperasi tangkap tangan di Kepulauan Riau, Rabu (10/7) malam.

Selain Nurdin, KPK turut menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan, serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri Budi Hartono sebagai tersangka. Sementara sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Abu Bakar.

"Memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018- 2019 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019).