INFOGRAFIS: Jadi Presiden Lagi, Jokowi Pidato Tebar 3 Ancaman

Suara.com - Presiden terpilih Jokowi memberikan pidato kebangsaan dalam acara Visi Indonesia di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam.

Pidato kebangsaan itu dipublikasikan Jokowi sehari setelah dirinya bersamuh dengan mantan rivalnya dalam Pilpres 2019, yakni Prabowo Subianto.

Keduanya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7) pagi. Dalam pertemuan itu, Jokowi – Prabowo bersepakat mengedepankan kepentingan bangsa serta negara.

Dalam pidatonya, Jokowi menjelaskan,  banyak program pembangunan infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi, dan sumber daya manusia (SDM) dalam pidatonya.

Program-program itulah yang akan menjadi fokusnya selama periode kedua sebagai presiden.

Pada pidatonya, Jokowi juga melontarkan beberapa ancaman untuk mereka yang tidak bisa diajak bekerja sama.

Berikut tiga ancaman yang dilontarkan Jokowi:

Perbesar

1. Hajar penghambat investasi

Dalam lima tahun ke depan bersama wakilnya, Maruf Amin, Jokowi mengatakan akan membuka keran investasi lebih besar dibanding di periode pertama.

Baca Juga: Prabowo, Artis Hingga Petinggi Partai Nantikan Pidato Kebangsaan Jokowi

Menurutnya, investasi adalah kunci utama untuk membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia dan mengurangi angka pengangguran.

Ia secara tegas melantangkan bahwa semua pihak yang menghambat investasi di Indonesia akan diberantas.

"Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya!" seru Jokowi.

"Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan," imbuhnya.

2. Copot pejabat yang tak efisien

Jokowi juga mementingkan reformasi birokrasi selama pemerintahannya di periode kedua. Ia menegaskan bahwa pola pikir birokrasi harus diubah.