Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan partainya siap bergabung ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Namun, Didi mengklaim Demokrat bukanlah partai yang akan meminta-minta jatah kursi menteri.
Hal itu diungkapkan Didi dalam diskusi bertajuk 'Periode ke-2 Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi' di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).
Didi mengatakan Demokrat siap bergabung jika memang diperlukan dan sesuai dengan visi dan misinya.
"Yang pasti kami konsisten bukan partai yang apa ya, yang pasti jabatan-jabatan apapun itu enggak boleh meminta-minta kita, ada harga diri ada gengsi yang pasti harus cocok dengan prinsip mau programnya partai Demokrat kalau memang diajak bersama diajak dalam koalisi. Ini harus jelas dengan program dan visi misi partai Demokrat," kata Didi.
Didi menuturkan Demokrat memiliki 14 program pro rakyat. Program tersebut akan terus diperjuangkan baik ketika Demokrat ada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan.
"Partai Demokrat itu punya 14 progam pro rakyat yang memang sangat diperlukan kedepan siapapun yang bersama dengan kami baik di dalam ataupun di luar pemerintahan harus jelas bahwa 14 progam partai Demokrat ini bisa beririsan dengan pihak-pihak yang siap bersama dengan kami," ujarnya.
Didi pun menepis adanya anggapan pertemuan antara Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Presiden Jokowi pasca Pilpres 2019 sebagai manuver politik.
Dia mengklaim pertemuan antara AHY atas undangan Jokowi dalam rangka meredakan situasi politik yang sempat memanas saat Pilres 2019.
"Saya kira langkah itu lah yang dilakukan oleh mas AHY yang harus dibaca demikian. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya manuver manuver apalagi yang namanya bicara kursi menteri jauh banget, saya kira masih jauh. Jadi kita sama sekali tidak ke sana," ungkapnya.
TERPOPULER
