Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kebijakan nasional dan daerah terkait kebencanaan harus sensitif. Ini karena Indonesia sebagai negara rawan bencana alam.
Hal itu dikatakan Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2019. di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Presiden dalam sambutannya menjelaskan peran BMKG diperkuat untuk memberikan pemahaman potensi bencana kepada masyarakat dalam mengurangi risiko-risiko bencana.
"Kebijakan nasional dan daerah harus bersambungan dan sensitif semuanya, dan harus antisipatif semuanya terhadap kerawanan bencana yang dimiliki," kata Jokowi.
Menurut dia, risiko terjadinya bencana baik karena berada di kawasan cincin gunung berapi, maupun banjir dan longsor harus dapat diinformasikan kepada masyarakat secara luas.
"Saya melihat sekarang kalau ada gempa bumi misalnya 5,5 Skala Richter atau di atasnya langsung di televisi keluar ada atau tidaknya potensi tsunami yang dulu-dulunya tidak pernah. Ini sebuah lompatan kemajuan yang sangat baik dari BMKG," kata Presiden.
Presiden juga mengapresiasi Rakornas BMKG yang akan dilaksanakan serta pemanfaatan teknologi buatan putra putri bangsa. Selain Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, acara pembukaan itu dihadiri oleh sejumlah pegawai BMKG.
Sejumlah pejabat juga turut menghadiri acara itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. (Antara)
Baca Juga: Gempa 7,2 SR, Halmahera Selatan Darurat Bencana Sampai 21 Juli 2019
