Suara.com - Pemerintah dan DPR sepakat menargetkan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pertanahan selesai dalam waktu dekat, karena aturan ini dinilai sangat penting untuk segera diundangkan. RUU Pertanahan
merupakan undang-undang implementasi atau operasionalisasi dari UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), atau dengan kata lain, UUPA sebagai lex generalis dan RUU Pertanahan sebagai lex specialis.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan DPR, Herman Khaeron mengatakan,
RUU Pertanahan merupakan penguatan dari UUPA, yang menjadi acuan dalam urusan pertanahan yang harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
"Oleh karena itu, kami mengedepankan RUU Pertanahan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab bisa menekan inflasi bidang pertanahan dan ada pembaruan di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam," ujarnya, dalam diskusi forum legislasi bertema "Tarik Ulur UU Pertanahan", di Media Center MPR/DPR, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Herman mengatakan, RUU Pertanahan merupakan inisiatif DPR yang masuk Prioritas dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009 - 2014, dan kembali menjadi prioritas pada 2015 - 2019. RUU ini diyakini bisa segera disahkan DPR pada periode sekarang, yang akan berakhir masa kerjanya pada September 2019.
"RUU Pertanahan terdiri dari 15 bab, dan substansinya ada di bab pertama hingga kelima, yang pembahasannya sudah diselesaikan, kemudian 10 bab lainnya adalah bab pendukung. Isinya tentang Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), sanksi administratif dan sanksi hukum, pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang pertahanan, serta aturan lainnya," tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Andi Tenrisau mengatakan, jika dilihat dari perspektif kemakmuran rakyat, undang-undang turunannya dan UUPA, sejak dibentuk sampai pelaksanaannya, dirasakan masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
"Jika dilihat dari aspek sosial, misalnya pengaturan pertanahan atau pengaturan agraria selama ini, kita masih melihat adanya ketimpangan struktur penguasaan pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang belum ideal. Masih ada tumpang tindih pengaturan tentang sumber daya agraria, kemudian, sengketa konflik pertanahan juga masih belum secepatnya terselesaikan. Selain itu, untuk mengikuti perkembangan teknologi, data pertanahan harus mulai terdigitalisasi dan pelayanan pertanahan berbasis online. RUU Pertanahan diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan ini," ujar Andi.
