Suara.com - Presiden Joko Widodo atua Jokowi memastikan Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan, dari Jakarta. Jokowi kembali memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai pemindahan Ibu Kota di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Di awal Ratas Jokowi mengatakan bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan ke Kalimantan.
"Ini adalah ratas kedua yang berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara. Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen. Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan. Di Kalimantan, provinsinya dimana ini yang harus didetailkan," ujar Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi menyebut banyak pilihan yang ditindaklanjuti oleh Bappenas hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Kata dia, nantinya setelah dipaparkan, pemerintah segera memutuskan dimana provinsi yang akan menjadi pemindahan Ibu Kota.
Sebab kata Jokowi, pemerintah akan melihat kajian terlebih dahulu yang berkaitan dengan kebencaanaan, daya dukung lingkungan. Kemudian kajian pemerintah juga melihat dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan dan keamanan
"Nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera kami putuskan. Tapi sekali lagi, kajian yang berkaitan dengan kebencanaan baik itu banjir, gempa bumi. Kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan air, lahan, infrastruktur dan kajian keenokomian," ucap dia.
"Kajian dari sisi demografi, sospol, pertahanan dan keamanan semuanya harus dilihat lebih detail lagi sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar," sambungnya.
Sebelumnya, Jokowi pernah memimpin Ratas yang membahas pemindahan Ibu Kota pada 29 April 2019 lalu.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana Pemindahan Ibu Kota Baru
Dalam Ratas dihadiri pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menkumham Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan. Moeldoko.
Kemudian hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan lainnya.
