Ketua Diaspora Indonesia Usulkan BNP2TKI Direvisi, Ada Apa?

Suara.com - Ketua Diaspora Indonesia Dino Pati Djalal menginginkan dibentuknya Badan Nasional Diaspora Indonesia. Hal ini dikatakan Dino di acara Kongres Diaspora Indonesia ke 5 di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

"Dibentuk Badan Nasional Diaspora Indonesia," ujar Dino dalam sambutannya.

Menurut dia, dibentuknya Badan Diaspora Indonesia bertujuan untuk menaungi para Diaspora Indonesia yang memiliki keahlian-keahlian, sebab saat ini belum ada lembaga tersebut.

Kata Dino, memang sudah ada Kementerian Luar Negeri yang mengurus Diaspora. Namun, Kemenlu tidak menaungi keahlian-keahlian yang dimiliki para Diaspora Indonesia.

"Saat ini kita banyak mendengar Diaspora pulang, banyak yang pulang, tapi kantor mana yang harus dikunjungi. Siapa yang harus kita melapor. Lalu kalau ada keahlian harus lapor ke siapa? prosesnya seperti apa. Di Kementerian Luar Negeri sudah ada staf ahli yang mengurus Diaspora, tapi tiga orang (Staf) nggak bisa mengurus 6 juta orang. Tiga orang ngurus 1.000 orang saja sudah susah. apalagi 6 juta orang," kata dia.

Karenanya, Dino mengusulkan agar Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi BNP2TKI dan Diaspora Indonesia. Sehingga, jika ada Badan Diaspora Indonesia, bisa mencatat para Diaspora yang memiliki keahlian.

"Usulan kita Badan Nasional TKI direvisi menjadi Badan Nasional TKI dan Diaspora Indonesia. Sehingga kalau nanti ada talent yang masuk mereka semua ada yang mengurus, ada nomor telepon dan ada kantornya," ucap Dino.

Lebih lanjut ia mengatakan, Badan Diaspora Indonesia tersebut sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin membentuk lembaga manajemen talenta.

"Sekarang pemerintah mau membentuk unit talenta. Nah unit itu bisa masuk di sini, di Badan Nasional (Diaspora) ini. Karena pemilik talenta itu 1.000, 2.000 orang. Jadi intinya harus ada teknis untuk mengurus Diaspora," katanya lagi.

Dalam acara Kongres Diaspora Indonesia ke-5, hadir pula Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.