REGIONAL:
Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto irit bicara saat disinggung ihwal guguatan Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen terhadap dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Gugatan tersebut berkaitan dengan pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa atau Pam Swakarsa pada 1998. Kala itu, Wiranto tengah menjabat sebagai Panglima ABRI.
Dijumpai di kantornya, Wiranto mengaku akan memberi bantahan terkait gugatan tersebut secara menyeluruh. Hanya saja, ia tak merinci kapan bantahan tersebut akan diberikan.
"Nanti ada bantahan resmi menyeluruh, tak jelaskan. Tapi semuanya itu tidak benar," singkat Wiranto, Selasa (13/8/2019).
Sebelumnya, Kivlan melayangkan gugatan tersebut pada 5 Agustus 2019 lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta.
"Betul, kami ajukan pada 5 Agustus kemarin. Ini gugatannya perbuatan melawan hukum karena ada masalah kewajiban dari pak Wiranto kepada pak Kivlan," ungkap Kuasa Hukum Kivlan, Tonin Tachta saat dikonfirmasi, Senin (12/8/2019).
Saat itu, kata Tonin, Kivlan mendapat mandat dari Wiranto untuk membentuk Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa dengan biaya Rp 8 miliar. Hanya, Kivlan menerima Rp 400 juta terkait pembentukan tersebut.
“Ini kan pasukan perlu dikasih makan, dikasih rokok, dikasih transportasi. Waktu itu hampir Rp 8 miliar, Rp 400 juta yang dikasih. Jadi komandannya yang tanggung jawab yaitu pak Kivlan,” sambungnya.
Bahkan, Kivlan turut mengeluarkan uang pribadi karena uang yang diberikan kurang. Saat itu, Kivlan sempat menjual rumah hingga berutang ke orang lain.
“Sampi jual rumah, jual mobil utang sana sini dan enggak dibayar. Nah itu yang ditagih terus sama beliau dari tahun 1999 sampai april 2019 kemarin,” ungkap Tonin.
Sidang perdana gugatan tersebut akan dilakukan pada Kamis (15/8/2019) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
TERPOPULER
