Suara.com - Dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan menyongsong visi Indonesia 2020, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Khairul Anwar mengatakan, capaian atau keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud bila ada sinergitas antara pusat dan daerah. Dengan sinergi tersebut, agenda 2019 sebagai tahun pembangunan SDM diharapkan dapat berjalan maksimal.
"Marilah kita membangun sinergitas secara baik dengan komitmen yang tinggi antara pusat dan daerah. Untuk mencapai hasil tugas yang maksimal, team work menjadi suatu keharusan dan tak ada lagi sekat-sekat antara pusat dengan daerah, " katanya, saat memberikan arahan kebijakan Kemnaker dalam Rapat Kordinasi (Rakor) Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan di kota Yogyakarta, DIY, Selasa (13/8/2019) malam.
Ia menegaskan, perencanaan pembangunan ketenagakerjaan secara makro dikeluarkan oleh Barenbang. Namun saat diimplementasikan atau dijabarkan oleh seluruh sektor/unit kerja teknis, maka hal sudah termasuk perencanaan pembangunan ketenagakerjaan secara mikro.
Sekretariat Kemnaker hanya mengkordinir untuk memastikan bahwa perencanaan satu unit teknis dengan unit teknis lainnya terintegrasi dan sinergi, agar target utama yang ditetapkan bisa tercapai dengan baik.
Khairul menambahkan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh dalam menyusun rencana strategi (renstra) bidang ketenagakerjaan. Dalam penyusunan renstra Kemnaker tersebut, sasaran program dan kegiatan, tidak mungkin tercapai hanya oleh direktorat yang bersangkutan.
"Diperlukan sinergitas dengan Pemda. Di masa mendatang, khususnya Pemda, harus sudah sinergi mulai dari perencanaan. Kita akan lakukan pertemuan untuk memastikan apa yang dilakukam Pemda betul-betul searah dengan apa yang sudah ditetapkan/direncanakan oleh ditjen teknis kementerian, " katanya.
Hal senada dikatakan Kabarenbang Kemnaker, Tri Retno Isnaningsih. Menurutnya,
capaian atau keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat Indonesia berkolarabosi secara Pentahelix, yaitu sinergi dari Academic, Bussines, Community, Government dan Media (ABCGM) yang akan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.
"Hal ini sejalan dengan visi Indonesia lima tahun ke depan, yang menitikberatkan pembangunan infrasrtuktur, pembangunan SDM, investasi, reformasi birokrasi, dan pemggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, " katanya.
Dalam sambutan saat membuka acara Rakor, Tri Retno mengatakan, pihaknya terus melakukan peningkatan kinerja dalam menjawab berbagai isu strategik ketenagakerjaan saat ini, melalui peningkatan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Namun kesuksesan pembangunan ketenagakerjaan tidak akan mudah tercapai jika dilakukan secara parsial tanpa sinergi antarstakeholder.
Sementara itu, Kadisnaker DIY, Andung Prihadi Santoso berharap, rekomendasi yang dihasilkan dalam rakor memiliki nilai tambah untuk menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan yang tidak pernah berakhir dan selalu bertambah dinamikanya.
"Mudah-mudahan rekomendasi rakor di Yogya sifatnya solutif untuk permasalahan ketenagakerjaan ke depan, " katanya.
Harapan lainnya, sinergitas antara Pemda dengan Kemnaker merupakan keharusan.
"Kementerian itu bapak kita. Jangan sampai dari Pemda punya jalur sendiri dan tidak sinergis dengan pusat. Perlu pertemuan dan kordinasi seperti rakor selama tiga hari ini, " ujar Andung
Rakor berlangsung pada 13 - 15 Agustus 2019, dengan mengambil tema "Optimalisasi Pembangunan Ketenagakerjaan Melalui Sinergitas Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah". Kegiatan ini dihadiri Irjen Budi Hartawan; Ses Itjen Estiarty Haryani; Kabarenbang Tri Retno Isnaningsih; Karo Humas Soes Hindharno; Kepala BBPLK Semarang, Edy Susanto; Kepala Balai K3 Makassar, Aminah; Direktur Innovation Room, Andjani dan 110 orang peserta pejabat Madya, Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Kemnaker dan Disnaker di 34 provinsi.
TERPOPULER
