Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan PT Huawei TECH Investment, untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi bidang telekomunikasi di balai-balai latihan kerja (BLK) secara masif sesuai kebutuhan industri. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, dengan CEO of Huawei CNBG Indonesia, Andy Ma Hui, di Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan oleh Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informasi, Ismail; Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3); Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi, Helmiati Basri; dan Yang Jiangtao, selaku Vice President Organization Transformation.
"Kerja sama ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong pemerintah dalam rangka meningkatkan akses seluas-luasnya bagi para pencari kerja, sehingga mereka dapat memperoleh pelatihan keterampilan kerja bidang telekomunikasi di balai latihan kerja," kata Bambang.
Ia menyatakan yakin, kerja sama Kemnaker dengan PT Huawei TECH Investment memiliki peran penting dalam hal penyerapan tenaga kerja, yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Bambang mengatakan, sejalan dengan kebutuhan ini, diharapkan BLK dapat menggiatkan penyelenggaraan program pelatihan telekomunikasi BTS bagi para calon tenaga kerja, sehingga mampu menjawab kebutuhan pasar kerja dengan melibatkan pihak industri.
Ia kembali menekankan pentingnya melibatkan pihak industri agar link and match terhadap kebutuhan industri, terutama bidang telekomunikasi dapat terpenuhi sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diinginkan.
Upaya tersebut merupakan bagian penting dalam menyiapkan angkatan kerja yang mampu bersaing pada bidang telekomunikasi.
"Kami harap, kerja sama ini mampu memperluas penciptaan lapangan kerja, terutama bidang telekomunikasi dan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja Huawei, serta memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Indonesia, " katanya.
Pada kesempatan itu, Dirjen PPK dan K3 Kemnaker, Sugeng Priyanto menilai, kerja sama Binalattas dengan Huawei merupakan salah satu cara tepat dan strategis untuk menggerakkan dan mendorong para pemangku kepentingan, baik manajemen maupun pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan ketenagakerjaan, termasuk melaksanakan K3.
Sugeng memberikan apresiasi kepada Huawei sebagai penerima penghargaan SMK3 tiga tahun beruntun, yaitu pada 2017, 2018 dan 2019, dengan kecelakaan nihil (zero accident). Penghargaan SMK3 tersebut tidak akan tercapai, jika kerja sama pelaksaan K3 antara Huawei dengan para pemangku kepentingan tidak berjalan secara baik.
"Salah satu indikator penilaian diantaranya harus bebas kecelakaan kerja, baik pada perusahaan itu sendiri, termasuk sub kontraktor yang melakukan sebagian pekerjaan, " ujar Sugeng.
Ia berharap, standar pelaksanaan K3 yang sudah berjalan baik di Huawei, dapat menjadi contoh bagi industri informasi dan komunikasi lainnya. Kemnaker, lanjut Sugeng, memberikan apresiasi atas kerja sama pembinaan K3 antara Kemnaker dengan Huawei, pada 30 Agustus 2018, yang telah menghasilkan personel kompeten dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan berbahaya.
"Diantaranya tenaga kerja pada ketinggian tingkat I sebanyak 67 angkatan, dengan jumlah 925 peserta, dalam periode 10 bulan," katanya.
Sementara, Andy Ma Hui mengatakan, target peserta program pelatihan tersebut merupakan pencari kerja lulusan SD, SMK hingga S1, yang berada di bawah binaan BBPLK Kemnaker. Program kolaborasi yang menjadi bagian dari program SmartGen tersebut merupakan tindak lanjut atas MoU yang disepakati Juli 2018 lalu.
"SmartGen merupakan komitmen Huawei dalam mengembangkan SDM terampil Indonesia untuk meningkatkan kompetensi daya saing mereka, menghadapi ketatnya pasar tenaga kerja di TIK, " ujarnya
TERPOPULER
