Suara.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berkeinginannya untuk menengok mahasiswa asal Papua yang menghuni di Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan Nomor 10, Kota Surabaya, Jawa Timur.
Kunjungan Risma ke asrama tersebut menyusul adanya insiden pengepungan terhadap mahasiswa asal Papua yang diduga melakukan penurunan dan perusakan terhadap bendera Merah Putih.
Risma menuturkan, rencana mengunjungi Asrama Mahasiswa Papua akan ia lakukan sepulangnya dari Jakarta usai dilantik sebagai Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan hari ini.
Namun, lantaran perjalanan pulang ke Surabaya yang memakan waktu hingga malam hari, kunjungan ke asrama mahasiswa Papua baru dilakukan Risma pada Selasa (20/8/2019) besok.
"Iya saya usahakan besoklah, saya nanti malam pulang," kata Risma di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Risma beralasan dirinya baru sempat untuk berkunjung ke asrama tersebut pada besok hari karena kesibukannya sebagai wali kota.
"Kemarin itu kan 17 Agustus saya penuh karena gak bisa mereka masih ada di polisi dan saya penuh acara. Saya harus ada purna paskribaka, saya juga pimpin upacara 17 Agustus. Selama itu penuh jadi setelah ini ke sini nanti saya akan datang ke sana," kata Risma.
Sebelumnya, Risma menegaskan tak ada pengusiran terhadap mahasiswa asal Papua yang tengah studi di Kota Pahlawan tersebut. Hal itu disampaikan Risma usai dilantik menjadi Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta Pusat.
"Ya saya kira sekali lagi yang kalau disampaikan bahwa anak-anak papua diusir dari Surabaya itu tidak betul," kata Risma di kantor DPP PDIP, hari ini.
Ia mengaku insiden yang terjadi ialah hanya sekolompok orang yang diduga ormas tertentu meminta aparat kepolisian mencari tahu ihwal dugaan perusakan dan penurunan bendera merah putih.
"Sekali lagi tidak ada kejadian apapun di Surabaya, waktu kemarin itu terjadi karena ada penurunan bendera merah putih di asrama itu. Nah kemudian ada organisasi masyarakat yang meminta kepolisian untuk melakukan tindakan itu, jadi tidak benar kalau ada pengusiran itu," kata Risma.
TERPOPULER
