YLBHI: 33 Pelanggaran HAM Timpa Mahasiswa Papua, Paling Banyak di Surabaya

Dwi Bowo Raharjo | Suara.com

Jum'at, 23 Agustus 2019 | 07:33 WIB
YLBHI: 33 Pelanggaran HAM Timpa Mahasiswa Papua, Paling Banyak di Surabaya
Sejumlah pemuda dan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme melakukan aksi di depan Istana Merdeka,Jakarta, Kamis (22/8). [Suara.com/Arya Manggala]

Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencat selama dua tahun terakhir ada 33 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami mahasiswa Papua di berbagai daerah di Indonesia.

Seperti diberitakan Jatimnet.com - jaringan Suara.com, sembilan peristiwa terjadi di Surabaya, di Semarang dan Jakarta masing-masing empat peristiwa, serta tiga di Yogyakarta dan lima di Bali. Adapun di wilayah Papua, tercatat ada delapan peristiwa.

“Jumlah korban mahasiswa mencapai lebih dari 250 orang,” kata Kepala Bidang Pengembangan Organisasi YLBHI Febionesta melalui keterangan tertulisnya, Kamis (22/8/2019).

Febionesta menuturkan, peristiwa pelanggaran hak asasi itu berupa intimidasi, tindakan rasial, penggerebekan, dan penyerangan asrama, pembubaran diskusi, serta pembubaran aksi.

Selain itu beberapa mahasiswa Papua juga ada yang ditangkap sewenang-wenang, terjadi penganiayaan, penggeledahan, dan penyitaan, serta pembiaran pelanggaran hukum.

Menurutnya, para pelaku dalam peristiwa itu tak hanya ormas. Tapi juga aparat negara, semisal tentara, polisi, petugas Satpol PP, serta pegawai setempat.

“Aparatur negara tak mampu menjawab tantangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, malah menjadi pelaku pelanggaran,” katanya.

Spanduk di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. (Suara.com/Dimas).
Spanduk di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. (Suara.com/Dimas).

Dalam kasus ini YLBHI juga mengecam pengiriman pasukan tambahan ke Papua dalam dua hari terakhir.

Berdasarkan informasi yang didapat YLBHI, alasan pengiriman pasukan untuk mengamankan obyek vital pascakerusuhan, dianggap tak tepat. Sebaliknya, penambahan aparat keamanan itu justru berpotensi melahirkan pelanggaran dan konflik baru.

“Semestinya penyelesaian persoalan diskriminasi rasial ini dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum dan HAM,” katanya.

Menurutnya, pemerintah mengirimkan 18 kompi pasukan Brimob dan TNI ke Papua Barat, menyusul pecahnya demonstrasi massa yang berujung kerusuhan di Manokwari, Sorong, dan Fakfak. Pasukan tambahan itu didatangkan dari Sulawesi, Maluku, dan Bali.

Meski demikian, Juru bicara Polri Irjen Pol M.Iqbal mengatakan pasukan ini tak dibekali peluru tajam dan akan mengutamakan pendekatan persuasif untuk meredam konflik.

“Kami ingin mengedepankan upaya komunikasi dengan saudara-saudara kita sesuai dengan SOP,” katanya.

Sumber artikel cek disini
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kirim Surat Kawat, Mendagri Perintahkan PNS di Papua Tak Ikut Demo

Kirim Surat Kawat, Mendagri Perintahkan PNS di Papua Tak Ikut Demo

News | Kamis, 22 Agustus 2019 | 21:02 WIB

Khawatir Rusuh Papua Meluas, Istana: Pembatasan Internet Diperlukan

Khawatir Rusuh Papua Meluas, Istana: Pembatasan Internet Diperlukan

News | Kamis, 22 Agustus 2019 | 20:16 WIB

Moeldoko Sebut 2 Kelompok Gunakan Kerusuhan untuk Papua Merdeka

Moeldoko Sebut 2 Kelompok Gunakan Kerusuhan untuk Papua Merdeka

News | Kamis, 22 Agustus 2019 | 20:00 WIB

Moeldoko: Ada Poros Politik yang Tak Suka Papua Maju

Moeldoko: Ada Poros Politik yang Tak Suka Papua Maju

News | Kamis, 22 Agustus 2019 | 19:45 WIB

Moeldoko: Kelompok Bersenjata Cemas karena Orang Papua Semakin Sejahtera

Moeldoko: Kelompok Bersenjata Cemas karena Orang Papua Semakin Sejahtera

News | Kamis, 22 Agustus 2019 | 19:22 WIB

Terkini

Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi

Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi

News | Minggu, 03 Mei 2026 | 19:57 WIB

PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu

PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu

News | Minggu, 03 Mei 2026 | 19:25 WIB

Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat

Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat

News | Minggu, 03 Mei 2026 | 18:21 WIB

Peneliti UGM: 60 Persen Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal, Perlindungan Masih Lemah

Peneliti UGM: 60 Persen Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal, Perlindungan Masih Lemah

News | Minggu, 03 Mei 2026 | 17:49 WIB

Soroti Kasus Dokter Magang Meninggal Kelelahan, MGBKI Dorong Reformasi Sistem Internsip Nasional

Soroti Kasus Dokter Magang Meninggal Kelelahan, MGBKI Dorong Reformasi Sistem Internsip Nasional

News | Minggu, 03 Mei 2026 | 17:21 WIB

Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem

Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem

News | Minggu, 03 Mei 2026 | 16:24 WIB

Wamendagri Bima: Generasi Muda Harus Siap Pimpin Indonesia Menuju Negara Maju

Wamendagri Bima: Generasi Muda Harus Siap Pimpin Indonesia Menuju Negara Maju

News | Minggu, 03 Mei 2026 | 15:51 WIB

Wamendagri Bima Arya Nilai Pacitan Berpotensi Jadi Kota Wisata Unggulan

Wamendagri Bima Arya Nilai Pacitan Berpotensi Jadi Kota Wisata Unggulan

News | Minggu, 03 Mei 2026 | 15:34 WIB

Groundbreaking Mapolda DIY, Kapolri Dorong Pelayanan Polisi Berbasis AI dan Data

Groundbreaking Mapolda DIY, Kapolri Dorong Pelayanan Polisi Berbasis AI dan Data

News | Minggu, 03 Mei 2026 | 15:29 WIB

Siapa yang Salah? Polisi Periksa 31 Saksi Terkait Kecelakaan Beruntun KRL vs Argo Bromo

Siapa yang Salah? Polisi Periksa 31 Saksi Terkait Kecelakaan Beruntun KRL vs Argo Bromo

News | Minggu, 03 Mei 2026 | 15:10 WIB