YLBHI: 33 Pelanggaran HAM Timpa Mahasiswa Papua, Paling Banyak di Surabaya

Dwi Bowo Raharjo

Jum'at, 23 Agustus 2019 | 07:33 WIB
YLBHI: 33 Pelanggaran HAM Timpa Mahasiswa Papua, Paling Banyak di Surabaya
Sejumlah pemuda dan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme melakukan aksi di depan Istana Merdeka,Jakarta, Kamis (22/8). [Suara.com/Arya Manggala]

Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencat selama dua tahun terakhir ada 33 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami mahasiswa Papua di berbagai daerah di Indonesia.

Seperti diberitakan Jatimnet.com - jaringan Suara.com, sembilan peristiwa terjadi di Surabaya, di Semarang dan Jakarta masing-masing empat peristiwa, serta tiga di Yogyakarta dan lima di Bali. Adapun di wilayah Papua, tercatat ada delapan peristiwa.

“Jumlah korban mahasiswa mencapai lebih dari 250 orang,” kata Kepala Bidang Pengembangan Organisasi YLBHI Febionesta melalui keterangan tertulisnya, Kamis (22/8/2019).

Febionesta menuturkan, peristiwa pelanggaran hak asasi itu berupa intimidasi, tindakan rasial, penggerebekan, dan penyerangan asrama, pembubaran diskusi, serta pembubaran aksi.

Selain itu beberapa mahasiswa Papua juga ada yang ditangkap sewenang-wenang, terjadi penganiayaan, penggeledahan, dan penyitaan, serta pembiaran pelanggaran hukum.

Menurutnya, para pelaku dalam peristiwa itu tak hanya ormas. Tapi juga aparat negara, semisal tentara, polisi, petugas Satpol PP, serta pegawai setempat.

“Aparatur negara tak mampu menjawab tantangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, malah menjadi pelaku pelanggaran,” katanya.

Spanduk di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. (Suara.com/Dimas).
Spanduk di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. (Suara.com/Dimas).

Dalam kasus ini YLBHI juga mengecam pengiriman pasukan tambahan ke Papua dalam dua hari terakhir.

Berdasarkan informasi yang didapat YLBHI, alasan pengiriman pasukan untuk mengamankan obyek vital pascakerusuhan, dianggap tak tepat. Sebaliknya, penambahan aparat keamanan itu justru berpotensi melahirkan pelanggaran dan konflik baru.

baca juga

“Semestinya penyelesaian persoalan diskriminasi rasial ini dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum dan HAM,” katanya.

Menurutnya, pemerintah mengirimkan 18 kompi pasukan Brimob dan TNI ke Papua Barat, menyusul pecahnya demonstrasi massa yang berujung kerusuhan di Manokwari, Sorong, dan Fakfak. Pasukan tambahan itu didatangkan dari Sulawesi, Maluku, dan Bali.

Meski demikian, Juru bicara Polri Irjen Pol M.Iqbal mengatakan pasukan ini tak dibekali peluru tajam dan akan mengutamakan pendekatan persuasif untuk meredam konflik.

“Kami ingin mengedepankan upaya komunikasi dengan saudara-saudara kita sesuai dengan SOP,” katanya.

Sumber artikel cek disini
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kirim Surat Kawat, Mendagri Perintahkan PNS di Papua Tak Ikut Demo

Kirim Surat Kawat, Mendagri Perintahkan PNS di Papua Tak Ikut Demo

News | Kamis, 22 Agustus 2019 | 21:02 WIB

Khawatir Rusuh Papua Meluas, Istana: Pembatasan Internet Diperlukan

Khawatir Rusuh Papua Meluas, Istana: Pembatasan Internet Diperlukan

News | Kamis, 22 Agustus 2019 | 20:16 WIB

Moeldoko Sebut 2 Kelompok Gunakan Kerusuhan untuk Papua Merdeka

Moeldoko Sebut 2 Kelompok Gunakan Kerusuhan untuk Papua Merdeka

News | Kamis, 22 Agustus 2019 | 20:00 WIB

Moeldoko: Ada Poros Politik yang Tak Suka Papua Maju

Moeldoko: Ada Poros Politik yang Tak Suka Papua Maju

News | Kamis, 22 Agustus 2019 | 19:45 WIB

Moeldoko: Kelompok Bersenjata Cemas karena Orang Papua Semakin Sejahtera

Moeldoko: Kelompok Bersenjata Cemas karena Orang Papua Semakin Sejahtera

News | Kamis, 22 Agustus 2019 | 19:22 WIB

Terkini

7 Ide Lomba 17 Agustus Lucu untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu

7 Ide Lomba 17 Agustus Lucu untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu

Lifestyle | Selasa, 04 Agustus 2026 | 20:01 WIB

Narasi 'Antek Asing' Disebut Warisan Hendropriyono, Dipakai Untuk Delegitimasi Kritik Publik

Narasi 'Antek Asing' Disebut Warisan Hendropriyono, Dipakai Untuk Delegitimasi Kritik Publik

News | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:54 WIB

Wamendagri Wiyagus Dorong Percepatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC di Provinsi Riau

Wamendagri Wiyagus Dorong Percepatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC di Provinsi Riau

News | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:46 WIB

Momen Akrab Prabowo dan PM Anutin, Antar Sampai Tangga Pesawat

Momen Akrab Prabowo dan PM Anutin, Antar Sampai Tangga Pesawat

News | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:45 WIB

Menyaksikan Lahirnya Sebuah Peradaban dari Buku Bara di Atas Demak Bintara

Menyaksikan Lahirnya Sebuah Peradaban dari Buku Bara di Atas Demak Bintara

Your Say | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:40 WIB

War Tiket Upacara 17 Agustus di Istana Daftar di Mana? Ini Link dan Syarat yang Dibutuhkan

War Tiket Upacara 17 Agustus di Istana Daftar di Mana? Ini Link dan Syarat yang Dibutuhkan

News | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:35 WIB

Bukan Akar Masalah! Pencopotan 137 Kepala Dapur SPPG Tak Perbaiki Program MBG

Bukan Akar Masalah! Pencopotan 137 Kepala Dapur SPPG Tak Perbaiki Program MBG

News | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:32 WIB

Aguan Lapor, Laba PANI Melejit 484% Jadi Rp1,7 Triliun

Aguan Lapor, Laba PANI Melejit 484% Jadi Rp1,7 Triliun

Bisnis | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:30 WIB

Benarkah Kesepakatan AS-Iran Sudah Dekat?

Benarkah Kesepakatan AS-Iran Sudah Dekat?

Bisnis | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:28 WIB

Ogah Terima Materi, Sumarsih Tagih Janji Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM 1998

Ogah Terima Materi, Sumarsih Tagih Janji Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM 1998

News | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:21 WIB

×